Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Bireuen dr Athaillah A Latif SpOG. [Foto: Ist.]

DIALEKSIS.COM | Bireuen - Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Bireuen dr Athaillah A Latif SpOG mengatakan pihaknya menyesalkan sikap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen yang menurunkan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) untuk melakukan pembongkaran besi dan menghentikan pembangunan Masjid Muhammadiyah di Gampong (Desa_red) Sangso Kecamatan Samalanga.

Kata dr Athaillah A Latif, apa yang sudah dilakukan oleh Pemkab Bireuen terkesan seperti cara yang dilakukan oleh orang-orang yang tak beradab. Tidak mencerminkan sebuah daerah yang menjunjung tinggi keadaban, menjunjung tinggi diri sebagai daerah Kota Santri.

"Merusak tiang besi, mengangkut, menggali pondasi pembangunan Masjid. Cara-cara seperti itu terkesan tidak baik. Apalagi lokasi tanah di sana malah bahannya diangkut ke tempat lain," tuturnya.

"Seharusnya Pemkab Bireuen bisa menyelesaikan dengan cara dialog. Mempertemukan kami dengan pihak yang menolak pembangunan Mesjid Muhammadiyah. Kami siap berdialog menyelesaikan dengan cara musyawarah," kata ketua PDM Bireuen, Kamis malam (12/5/2022) saat dikonfirmasi Dialeksis.com.

dr Athaillah menyebutkan apa yang sudah dilakukan Pemkab Bireuen merupakan cara keliru dalam menyelesaikan persoalan masalah pembangunan rumah ibadah. Dimana dalam surat yang kedua tidak disebutkan batas waktu tempo penundaan.

"Disebut penundaan, tetapi batasnya penundaan ini kapan tak disebutkan. Artinya ini memang segaja Pembangunan Masjid Muhammadiyah di Sangso tak diberikan izin oleh Pemda," ujarnya.

Yang anehnya, menurut Ketua PDM Bireuen, saat masyarakat Sangso meminta kepada Bupati Bireuen Muzakkar A Gani dipertemukan dengan masyarakat yang menolak pembangunan Masjid Muhammadiyah di Sangso. Bupati Bireuen juga tidak mempertemukan. 

"Sebenarnya kami ingin tahu masyarakat mana yang menolak, apa sebab ditolak. Kami siap melakukan dialog, apa yang boleh kami bangun di Sangso," demikian kata PDM Bireuen ini. [FAJ]