Ketua Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Aceh, Rifqi Maulana. [Foto: for Dialeksis]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Beberapa hari yang lalu, publik dikejutkan kabar penemuan sumur minyak dan gas bumi di perairan Aceh yang sangat menggembirakan masyarakat. 

Tetapi, Apakah Harta Karun Migas Jumbo tersebut dapat tuntaskan kemiskinan? Atau hanya dinikmati oleh segelintir elit saja?

Ketua Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Aceh, Rifqi Maulana mendesak Pemerintah Aceh dan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) Fokus terhadap penuntasan kemiskinan dan menekan angka pengangguran.

Peningkatan orang miskin menambah panjang rekor Aceh menjadi provinsi termiskin di Pulau Sumatra, Aceh juga masuk dalam lima provinsi dengan penduduk miskin tertinggi di Indonesia. 

Seperti diberitakan, merujuk hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kemiskinan di Aceh meningkat (0,20 persen) atau 16 ribu orang sejak Maret 2021 hingga September 2021 menjadi (15,53 persen). Secara total, jumlah penduduk miskin di Aceh mencapai 850 ribu orang.

Sebab itulah, Aktivis Permahi Cabang Aceh meminta fasilitasi Kepala  BPMA, Teuku Mohamad Faisal agar dapat membantu mendorong partisipasi yang lebih terarah dan menyentuh demi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar secara berkelanjutan melalui program-program corporate social responscibility (CSR).

Rifqi mengemukakan, perlu ada komitmen kuat dan fokus dari perusahaan-perusahaan pertambangan migas tersebut untuk membantu masyarakat. Tidak merasa bahwa mereka sudah melaksanakan kewajiban hanya dengan membayar pajak. 

“Kalau sudah bayar pajak, perusahaan seolah tidak mau tahu. Padahal rakyat juga tidak mau tahu, lalu menuntut. Hal-hal seperti ini tentu perlu dikomunikasikan secara baik dan terarah agar masyarakat merasa senang dan perusahaan pun tenang beraktifitas," jealsnya. 

Soal aturan kontrak kerja sama yang kurang berpihak ke rakyat, ia kira itu bisa didorong untuk dilakukan renegoisasi. 

Rifqi juga menyarankan agar manajemen Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) bersama KKKS dan seluruh pemangku terus menjalin koordinasi yang baik agar berbagai permasalahan yang terjadi bisa segera diatasi dengan baik.

Sementara untuk keterbukaan informasi dan transparansi, Rifqi menyarankan BPMA selalu mengupdate informasi yang ditampilkan, setiap ada kemajuan pembangunan ditulis. Ada masalah juga disebutkan sehingga masyarakat setiap detik bisa mengakses dan mengetahui informasi. 

Permahi memprediksi, apakah pemerintah ini adil dalam mengelola minyak bumi, karena pihak masyarakat apakah juga akan meningkatkan ekonomi rakyat.