Koordinator Solidaritas Aktivis 98 Aceh, Cut Asmaul Husna. [Foto: dok. pribadi untuk Dialeksis.com]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Solidaritas Aktivis 98 Aceh yang tergabung dalam forum semangat 98 Aceh dan Farmidia Aceh menyampaikan sikap dan pokok pikiran terhadap kasus rempang. 

Dalam butir-butir sikap dan pokok pikiran tersebut, Solidaritas Aktivis 98 Aceh meminta pemerintah harus mengevaluasi ulang proyek-proyek strategis nasional yang menyasar tanah rakyat terutama yang dapat menimbulkan konflik lahan dan penggusuran. Tindakan represif pemerintah ini menunjukan kurangnya keberpihakan akan hak-hak masyarakat adat setempat.

Koordinator Solidaritas Aktivis 98 Aceh, Cut Asmaul Husna mengatakan Masyarakat Rempang berhak untuk hidup dengan damai, aman dan Sejahtera serta diperlakukan adil di tanah kelahiran, mengutamakan kepentingan masyarakat lebih penting dengan memperhatikan hak asasi manusia.

"Proyek strategis nasional telah mencederai nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang selama ini menjadi keyakinan bangsa," kata Cut Asmaul Husna kepada Dialeksis.com, Senin (25/9/2023).

Cut Asmaul Husna meminta kepada pemerintah untuk mengkaji ulang visi pembangunan Indonesia baru, yang berkeadilan dan bermartabat, menghargai dan menempatkan suku asli atau masyarakat adat sebagai sumber kearifan bangsa, bukan sebaliknya menjadikan sumber masalah dalam pembangunan bangsa. 

"Indonesia juga akan maju tanpa harus mengusir suku asli. Jadikan suku asli bagian dari aktor pembangunan," ujarnya.

Dalam hal ini, dirinya meminta kepada pemerintah untuk menghentikan kebijakan pembangunan pro investasi asing. Menurutnya, Ini adalah cara-cara feodal dan kolonial. 

Ini bentuk penjajahan seolah-olah masih hidup di era kolonial Belanda sebelum Indonesia merdeka. Indonesia sudah Merdeka dan seharusnya mewujudkan keadilan sosial bagi semua golongan masyarakat.

Dirinya mendorong gerakan solidaritas untuk bersatu membela kepentingan masyarakat, optimalkan konten-konten yang menyadarkan dan membuka mata akan pentingnya kekuatan masyarakat di grassroots, jaga tanah air, investor masuk sebagai mitra masyarakat bukan sebagai raja yang bisa mengusir tanpa keadilan.

"Kami berpendapat bahwa penting penguatan solidaritas masyarakat Sumatera dalam menyikapi kebijakan-kebijakan Pemerintah yang krusial terhadap masyarakat di Wilayah Sumatera," pungkasnya. [NH]