Mantan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Univesitas Syiah Kuala (USK) Tahun 2020, Muhammad Zaky Noval. [Foto: Ist]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ditundanya atau batalnya Investasi di Aceh (Murban Energy), Mantan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Univesitas Syiah Kuala (USK) Tahun 2020, Muhammad Zaky Noval atau akrab disapa Igil mengatakan yang namanya penjemputan harus bermuara dari negara-negara dalam hal ini Investasi.

“Atau G to To (Goverment to Goverment),” ucapnya kepada Dialeksis.com, Jumat (19/11/2021).

Dirinya mengatakan, tentu disini kita melihat pada arus politik ditahun-tahun terakhir Aceh yang kan memasuki Pj. Yang diketahu Aceh saat ini berada di lini Oplosan sama Pemerintahan di Indonesia.

“Dan tentu ini pasti ada perseteruan di pusat, dan ini tidak luput dari hal-hal yang jauh juga,” sebutnya.

Saat proses penjemputan, Kata Zaky, adanya sebuah peristiwa yang mengatakan saat ini Aceh itu tidak siap menerima Investor besar yang ingin berinvestasi di Aceh.

“Bahkan secara Anggaran saja, Aceh saat ini belum bisa mandiri secara objektif dalam mewujudkan arah anggaran tersebut,” tambahnya lagi.

Contoh saja, Kata Zaky, SiLPA Rp 3,98 Trilliun atau mencapai angka Rp 4 Trilliun, inikan menjadi potret buruk untuk Aceh terutama dalam keberlangsungan Investasi di Aceh.

Oleh karena itu, Kata Zaky, dalam hal ini tidak ada prestasi Aceh yang dibuat saat tengah gencar-gencarnya mengejar Investor besar untuk berinvestasi di Aceh.

“Disatu sisi juga kita juga berbicara 2024 (Pemilu),” tambahnya.

Karena bicara Investasi juga bicara arah kemajuan Aceh kedepannya, sebut Zaky.

Zaky menyampaikan, banyak sekali timbulnya isue di Aceh terhadap Investasi. “Dalam hal ini banyak Investor yang datang ke Aceh itu tidak hanya untuk berinvestasi di sektor wisata saja.

“Tentu yang dikejar oleh para pihak Investor inikan adalah Sumber Daya Alam (SDA) Aceh, terutama Migas. Bisa dikatakan Aceh masih sangat mumpuni terhadap ketersediaan Migas,” sebutnya.

Kemudian, Kata Zaky, tentu disini Pemerintah Aceh mempunyai PR khusus, yaitu menjamin terjaga kualitas mutu daripada Sumber Daya Manusia (SDM).

“Kalau seandainya permintaan Investor terhadap SDA di Aceh itu tinggi, maka yang harus dijaga juga yaitu SDM dalam hal juga ini berinvestasi, kalau disini saja SDM kita masih rendah tentu Investor juga tidak akan tertarik untuk berinvestasi di Aceh,” kata Zaky.

Kemudian disini juga berbicara terhadap ‘Trust’ masyarakat Aceh terhadap Pemerintah Aceh, Zaky menyampaikan, ada 2 (Dua) yaitu Trust dan Distrust.

“Kita katakan saja bahwa Distrust ini memang sengaja dibuat oleh seseorang atau suatu lembaga terhadap masyarakat kepada suatu Goverment. Dalam hal ini tentu Pemerintah Aceh Trust itu akan datang dengan sendirinya, dan masyarakat juga tidak minta banyak, dalam hal ini sejauh mana Pemerintah Aceh itu bisa Transparan, itu saja,” sebut Zaky.

Lanjutnya, Zaky menyampaikan, karena selama ini banyak sekali hal kerancuan dalam hal implementasi dan transparansi terhadap publik.

“Jadi karena itu harus bisa lebih transparan kepada publik, dengan Trust masyarakat terhdap pemerintah Aceh bisa muncul kembali. Dimana tentu juga dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat Aceh, dan juga dengan begitu implementasi terhadap Investasi di Aceh juga akan mendapatkan dukungan besar dari masyarakat, secara itu batal atau tidaknya Investasi tersebut, Pemerintah Aceh harus bisa menjelaskan secara transparan terhadap apa yang terjadi sebenarnya, jika hal sesimple itu saja tidak bisa dilakukan, bagaimana caranya masyarakat bisa mengembalikan ‘Trust’ tersebut kepada Goverment kita di Aceh,” pungkasnya. [ftr]