Foto: Ist

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pengalihan sejumlah anggaran dayah yang diperkirakan berjumlah Rp 205 milyar untuk penanganan dan penanggulangan Covid-19 di Aceh memantik reaksi publik. Ada yang pro, dan ada pula yang kontra.

Menanggapi hal tersebut, pimpinan dayah Al-Falah Abu Lam U, Tgk Saifuddin Sa'dan, M.Ag berpendapat selama dana tersebut dipergunakan untuk kemaslahatan umat tidak masalah, asalkan dapat dikelola dengan baik dan transparan.

"Saya kira selama dana itu dibutuhkan oleh masyarakat, dana apapun dialihkan. Tapi dikelola dengan baik, tidak masalah saya kira, asal dilakukan dengan transparan dan sebaik-baiknya," tukas Tgk Saifuddin saat dikonfirmasi media ini, Jumat, (8/5/2020).

Menurutnya, dayah sebagai sebuah sebuah institusi pendidikan juga dituntut berpikir untuk masyarakat.

"Kalau dayah itu ada bukan untuk masyarakat, saya kira gak perlu dayah itu ada. Bahkan sampai disitu kita harus berpikir. Yang paling penting adalah masyarakat, masyarakat segalanya. Kalau tidak ada masyarakat, gak perlu ada dayah," sambungnya.

Pun demikian, Tgk Saifuddin berharap tidak semua pihak mengatasnamakan masyarakat dan mengeruk kepentingan atas situasi ini.

"Ini yang jadi masalah. Kalau dana untuk masyarakat, saya pikir dana apapun boleh digunakan," tandas dia.

Ketika disinggung tentang kebijakan pemerintah yang mengalihkan sebagian dana pembangunan dayah dialihkan untuk penanganan covid-19, Tgk Saifuddin mengaku tidak mempermasalahkan hal tersebut, sepanjang anggaran yang dipersoalkan itu menjadi kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas.

"Saya setuju kalau dana itu dibutuhkan. Tapi kalau ada dana lain yang tidak urgen, kan bisa digunakan dana lain. Itu yang saya dengar dari sebagian masyarakat, seperti dana multiyears, dan beberapa dana lainnya. Tapi kalau dana multiyears lebih penting dari dana dayah dalam pandangan pemerintah secara objektif saya kira tidak masalah," jelasnya.

Lebih lanjut pimpinan dayah Al-Falah Abu Lam U ini menjelaskan anggaran dayah ada dua sistem, pertama bersumber dari dana aspirasi.

"Dan itu yang terbanyak saya dengar," sebutnya.

Kedua, sambung dia, bersumber dari anggaran reguler, non aspirasi.

"Sekarang sudah kabur semuanya. Kalau dulu dayah-dayah yang sudah diakreditasi akan mendapatkan bantuan berdasarkan tipe dan itu kebutuhan. Dana itu sedikit. Sekarang tidak tentu lagi, dana itu pun tidak ada sebenarnya. Dayah yang membutuhkan juga kadang-kadang tidak dikasih juga. Yang paling banyak sekarang ada dana pokir. Seperti tahun lalu, dana pokir bukan kepada dayah yang ini, dayah yang baru berdiri juga baru dibangun gedung 1 milyar lebih. Itu yang jadi masalah," urainya panjang lebar.

Terakhir, Tgk Saifuddin menyinggung soal dana pokir yang menurutnya bisa dipergunakan untuk masyarakat. 

"Sebetulnya dana-dana pokir itu harus pro kepada masyarakat. Gunakan dana itu. Sedangkan dana reguler itu yang harus dilihat dibutuhkan oleh dayah. Perlu disikapi juga pembagiannya kepada kebutuhan dayah yang betul-betul," tambah Tgk Saifuddin sekaligus menutup keterangannya. (Im)