[Foto: Kesbangpol Aceh]

DIALEKSIS.COM | Meulaboh - Pembangunan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan salah satu Aspek dari Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk memperkokoh Kesatuan dan Persatuan Nasional serta Stabilitas Daerah. 

Pembangunan Bidang tersebut itu pula dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, maka dari itu diperlukan langkah-langkah strategis seperti melakukan deteksi dan cegah dini dari setiap permasalahan menonjol dan potensi konflik di daerah sebagai bagian dari kewaspadaan dan kesiapan pemerintah dalam menjaga roda pembangunan, Sebut Bupati Aceh Barat dalam hal ini disampaikan oleh Abdurrani, S. Pd., M. Pd selaku Kepala Badan Kesbangpol Aceh Barat, di Aula Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Kamis (23/06/2022).

Berdasarkan rilis yang diterima Dialeksis.com, Kamis (23/6/2022), untuk menunjang pelaksanaan tugas pemerintah, proses pelembagaan antara lain memerlukan identifikasi lebih jauh dan mendalam terhadap nilai-nilai lokal yang mendukung ataupun yang kurang relevan bagi toleransi dan prinsip nondiskriminasi, atau juga dalam bentuk kegiatan audit nilai-nilai lokal. 

Hal ini juga menuntut “kemitraan” strategis antara pemerintah, masyarakat sipil dan swasta, satu hal yang sesungguhnya sudah dimulai pada tahapan pembangunan politik sebelumnya, hanya saja perlu mendapatkan tekanan dan kerja-kerja yang lebih intens dan terencana serta terkoordinasi.

"Apabila kondisi itu tercapai secara baik, maka pada gilirannya diharapkan dapat mendorong tercapainya penguatan kepemimpinan dan kontribusi dari berbagai kerja sama dalam rangka mewujudkan tatanan pembangunan yang lebih adil dan damai pada berbagai aspek kehidupan," tutur Abdurrani.

Menurutnya, Untuk mewujudkan visi dan arah kebijakan sebagaimana dimaksud, perlu melakukan langkah-langkah berikut:

1. Menyusun perencanaan yang responsif terhadap perubahan situasi dan kondisi dalam daerah yang begitu dinamis;

2. Identifikasi yang tajam dan jeli dalam melihat permasalahan, tantangan dan potensi;

3. Koordinasi yang itensif dengan melibatkan para stakeholder terkait maupun forum-forum kemitraan pemerintah.

Beragam isu terkait potensi permasalahan menonjol dan konflik yang ada di aceh barat harus diidentifikasi sebagai upaya pencegahan dan deteksi dini bagi pemerintah aceh barat dengan ikut serta melibatkan stakeholder terkait maupun forum-forum kemitraan pemerintah guna menciptakan situasi kondisi daerah yang aman dan tertib. Tutupnya

Dedy Andrian, SE.,MM Kabid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesbangpol Aceh yang bertindak sebagai Ketua Panitia Penyelenggara Menyebutkan bahwa sesuai dengan momentnya, dialog forum-forum ini secara khusus mengusung tema, yaitu :“mempererat sinergi forum-forum dalam upaya meningkatkan deteksi dini di daerah”.

Kegiatan Dialog forum-forum di daerah dalam Rangka Kewaspadaan Nasional Tahun 2022, seluruhnya berjumlah 20 orang, terdiri dari : unsur Polres, Kodim, Satuan Intelijen, Kesbangpol, SKPK terkait, FKDM, FKUB, FPK, LSM/Ormas dan para tokoh Kemasyarakatan di Kabupaten Aceh Barat. Hadir Sebagai pembicara Pada Kegiatan Dialog, Abdurrani, S. Pd., M. Pd, selaku Kaban Kesbangpol Aceh Barat dan Irsadi Aristora, M.H. Sekretaris FKDM Aceh Barat. Sebut Dedy.

Dedy Andrian, SE., MM hadir dalam kapasitas mewakili Drs. Mahdi Efendi Kaban Kesbangpol Aceh dan turut didampingi Zulkarnaini, M. Ec. Dev selaku Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kewaspadaan Dini beserta Unsur Panitia Daerah dari Badan Kesbangpol Kabupaten Aceh Barat. []