DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Masyarakat Beutong Ateuh Banggalang meminta kepada Pemerintah Aceh tidak mengusik kedamaian bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya dengan menghadirkan kembali aktivitas perusahaan Tambang.

Hal ini disampaikan oleh Tokoh masyarakat Beutong Ateuh Banggalang, Nagan Raya, Tgk. Diwa Laksana dalam konferensi Pers di sekretariat Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Aceh, Rabu (16/8/2023).

"Kita ingin pemerintah bisa memberikan kedamaian kepada masyarakat Beutong Ateuh Banggalang dengan tidak menghadirkan tambang," kata Tgk. Diwa.

Diketahui, setelah dibatalkannya izin yang diterbitkan kepada PT. EMM (Emas Mineral Murni) tersebut oleh Putusan Mahkamah Agung, R.I., yang telah berkekuatan hukum tetap, ternyata Pemerintah, kembali mencoba untuk memberikan hak atas permohonan dan atau usulan oleh Perusahan lain di kawasan Beutong Ateuh Benggalang yaitu kepada PT. Bumi Mentari Energi (PT. dilengkapi BME).

Namun dikarenakan masyarakat di kawasan Beutong Ateuh Benggalang membuat Surat Pernyataan Menolak segala perizinan atas PT. Bumi Mentari Energi maka proses izin saat ini telah berhenti.

Dalam hal ini, Tgk Diwa berharap kepada pemerintah untuk menghentikan segala rencana aktivitas pertambangan di kawasan Beutong Ateuh dalam rangka melestarikan hutan dan mencegah terjadinya bencana ekologi di daerah ini.

Selain itu, menetapkan Kawasan Beutong Ateuh Benggalang sebagai kawasan pelestarian penting situs sejarah provinsi Aceh dengan jangka waktu tidak terbatas.

"Kita ingin pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya hadir dalam melestarikan situs sejarah yang ada di Beutong Ateuh Banggalang," ujarnya.

Tgk. Diwa menyesalkan ada pihak yang ingin mengganggu kenyamanan bagi masyarakat Beutong Ateuh Banggalang dengan melakukan aktivitas pertambangan.

"Saat melakukan aksi, kami meninggalkan segala pekerjaan untuk melindungi daerah kami yang akan dijadikan tempat pertambangan," pungkasnya. [NH]