DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ikatan Pemuda Nagan Raya (IPNR) secara tegas menolak alokasi anggaran 9,8 M dari APBA yang diperuntukkan untuk pelaksanaan kongres KNPI.

"IPNR akan segera menyurati Kadispora dan Plt Gubernur Aceh untuk mengevaluasi dan mengucurkan APBA sebesar 9,8 M untuk kegiatan kongres KNPI," tegas Ketua Umum IPNR, Ishani, Minggu (09/09/2018).

Ishani mengatakan prihatin, disaat kondisi ekonomi masyarakat Aceh semakin memilukan, justeru ada organisasi yang mengatasnamakan pemuda yang menyedot anggaran hingga 9,8 M hanya untuk kongres organisasinya.

"Kita berharap Pemerintah Aceh lebih peka terhadap kondisi rakyat Aceh saat ini ketimbang menghamburkan anggaran hampir 10 M untuk satu kelompok. APBA harus dihemat dan dipergunakan untuk hal yang lebih bermanfaat seperti pembangunan rumah fakir miskin, untuk anak yatim, pemberdayaan ekonomi pemuda atau sejumlah kegiatan lainnya yang manfaatnya langsung menyentuh masyarakat. Hal itu lebih wajib sifatnya daripada kongres KNPI," ujarnya.

Menurut Ishani, selama ini milyaran rupiah tiap tahunnya anggaran kepemudaan di APBA disedot KNPI, sementara tidak sebanding dengan kontribusinya kepada rakyat Aceh.

"Coba di cek, mana tau anggaran sebelumnya saja banyak yang digunakan untuk jalan-jalan, apakah untuk kongres ini juga dialokasikan untuk uang saku peserta, transport peserta ataupun agenda jalan-jalan ke Sabang dengan alasan promosi Aceh, kan perlu dicek lagi," cetusnya

Ishani memaparkan, jika dilihat Anggaran Dasar (AD) KNPI Bab 8 Permusyawaratan Pasal 16 tentang Kongres menyebutkan bahwa kongres yang digelar tiga tahun sekali adalah musyawarah utusan organisasi kemasyarakatan pemuda tingkat nasional di KNPI dan DPD KNPI Provinsi.

"Jika kita hitung, jumlah Provinsi di Indonesia 34 provinsi, 415 Kabupaten dan 93 Kota. Jika masing-masing level kepengurusan tersebut 10 orang maka jumlah total peserta adalah 5.420 orang. Lantas dari mana estimasi 15.000 orang seperti klaim ketua DPD KNPI Aceh?"

Karena itu, kata Ishani meskipun sudah dianggarkan dalam APBA, perlu ditinjau kembali plot anggaran untuk kegiatan kongres ini mengingat tanggung jawab penyelenggaran ada di tangan DPP KNPI pusat.

"Secara tegas kita mendesak pemerintah Aceh untuk tidak mencairkan dana tersebut karena kewenangan penyelenggaraan kongres tidak pada otoritas DPD KNPI Aceh," pungkasnya. (rel)