Dialeksis.com, Banda Aceh - Kesatuan Niaga Celuler Indonesia (KNCI) Wilayah Aceh menolak pembatasan registrasi kartu telepon seluler hanya tiga kartu untuk satu nomor induk kependudukan atau NIK.

Penolakan tersebut disampaikan KNCI Wilayah Aceh dalam unjuk rasa di Gedung DPR Aceh di Banda Aceh, Senin.

Aksi itu dikawal puluhan polisi, diikuti massa KNCI yang diperkirakan lebih seratus orang.

Zainuddin, peserta aksi, menyatakan, akibat pembatasan registrasi tersebut, menyebabkan berkurang penjualan kartu telepon seluler, khususnya untuk kartu data.

"Kami setuju registrasi kartu telepon seluler menggunakan identitas kependudukan, tetapi kami menolak pembatasan satu NIK hanya untuk tiga kartu," ujar Zainuddin.

Menurut dia, akibat pembatasan ini 3.000 outlet pedagang kartu telepon seluler di seluruh Aceh terancam tutup. Jika usaha ini tutup, ribuan pekerja akan kehilangan mata pencahariannya.

"Pembatasan registrasi tersebut telah membunuh masyarakat kecil. Selain kehilangan pekerjaan, masyarakat juga dibebani kartu data dengan harga yang mahal," katanya lagi.

Karena itu, lanjut dia, KNCI Wilayah Aceh mendesak pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika membatalkan aturan pembatasan tiga kartu untuk satu NIK.

"Kami mendesak DPR Aceh khususnya membidangi komunikasi menyampaikan aspirasi kami kepada pemerintah pusat, agar menghapus kebijakan registrasi satu NIK hanya untuk tiga nomor kartu seluler," kata Zainuddin pula.

Anggota DPR Aceh Muhammad Alfata yang menjumpai pengunjuk rasa menyatakan akan memperjuangkan aspirasi pelaku usaha kartu telepon seluler tersebut.

Muhammad Alfata juga mengajak massa pengunjuk rasa berdiskusi dan menyampaikan aspirasi mereka di ruangan gedung DPR Aceh. Ajakan tersebut mendapat respons dari pengunjuk rasa.

Unjuk rasa tersebut sempat menarik perhatian staf Sekretariat DPR Aceh. Namun, demonstrasi berlangsung tertib dan tidak mengganggu aktivitas di gedung DPRA. (Antara)