[Foto: Istimewa/Dialeksis.com]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Terkait relasi urusan kelembagaan Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Pusat dan Daerah, Khairul Rijal sebagai Koordinator Wilayah Aceh Forkasi (Forum Kadiskominfo Kab/Kota Se-Indonesia)  mengatakan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa urusan Komunikasi dan Informatika termasuk urusan wajib non pelayanan dasar dan menjadi urusan konkuren (dibagi bersama) antara Pusat Dan Daerah. Namun harapan tidak seindah kenyataan. 

Khairul menjelaskan lagi,”Permenkominfo 8/2019 tentang Penyelengaraan Urusan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika menyebutkan secara jelas tugas, fungsi dan kewenangan Kemenkominfo dengan Dinas Kominfo di daerah namun kabur dalam pembiayaan atau penganggaran kegiatan,”ungkapnya saat dihubungi dialeksis.com (30/08/2020).

Untuk itu menurut dia mendorong Forkasi (Forum Kadiskominfo Kab/Kota se Indonesia) menuntut dialokasikan DAK khusus urusan Kominfo di daerah, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan kominfo dapat terlaksana dengan baik mengingat daerah memiliki keterbatasan dalam kemampuan keuangan daerah.

Mirisnya lagi menurut Khairul ditengah situasi pandemi Covid-19 peran Diskominfo daerah dituntut optimal dalam pengadaan infrastruktur telekomunikasi yang bisa diakses masyarakat luas khususnya pedalaman. 

“Namun Kemenkominfo hanya memprioritaskan pembangunan di daerah 3 T, sementara banyak daerah luar 3 T juga masih blankspot dan ini menghambat proses belajar mengajar anak sekolah. Diharapkan tahun depan Pemerintah Pusat menyetujui alokasi DAK Kominfo untuk daerah dan Kemenkominfo berkoordinasi dengan Bappenas dan kemendagri yang memiliki kewenangan perencanaan APBN dan APBD untuk mendorong optimalisasi Dinas Kominfo di daerah,” ungkap Khairul bernada kecewa.