Anggota DPRK Bireuen sekaligus Politisi Partai Gerindra, Faisal Hasballah. [Foto: IST/Dialeksis.com]

DIALEKSIS.COM | Bireuen - Pihak manajemen rumah sakit RSUD dr Fauziah Bireuen dikabarkan mengusulkan uang insentif yang tak wajar dalam penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Kabupaten Bireuen selama tiga bulan.

Usulan uang insentif tersebut yang diajukan manajemen RSUD Fauziah Bireuen dikabarkan mencapai Rp 286 juta dan diperuntukan hanya untuk Direktur RSUD dr Fauziah Bireuen, Wadir I dan II dan Kabid. Anehnya uang insentif tersebut bukan untuk dokter dan tenaga medis yang memang berada di garda terdepan merawat pasien corona.

Anggota DPRK Bireuen sekaligus Politisi Partai Gerindra, Faisal Hasballah mengkritisi penggunaan uang rakyat Bireuen yang terlalu besar yang diusul oleh pihak manajemen RSUD dr Fauziah Bireuen.

Menurut Faisal penggunaan uang rakyat yang terlalu besar adalah seolah-olah bagian mencari untung memanfaatkan situasi darurat masa corona. 

Dan anehnya uang insentif tersebut sebut Faisal, hanya diusul oleh Manajemen RSUD dr Fauziah Bireuen. Sementara Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan BPBD tidak mengusulkan uang sedemikian untuk manajemen mereka.

"Semua kita harus punya akal sehat. Mari kita lihat saudara-saudara kita di gampong-gampong selama Pandemi Corona ini ekonomi masyarakat macet total. Ban na jabatan bacut ka usul peng intensif perbulan Rp 10 juta," kata Faisal Hasballah.

Dijelaskan Faisal pihak manajemen RSUD dr Fauziah yaitu Direktur rumah sakit, Wakil Direktur  I dan II (Wadir) beserta jajarannya mengusulkan dana insentif terlalu besar selama tiga bulan dan uang tersebut diusulkan bukan untuk dokter melainkan hanya untuk manajemen RSUD dr Fauziah Bireuen.

"Direktur satu orang mengusulkan uang insentif Rp 10 juta per bulan, Wadir dua orang Rp 8 juta per bulan, Kabid enam orang Rp 5 juta per bulan. Kasi 12 orang Rp 3 juta per bulan. Ini Usulan di luar dugaan akal sehat," kata Faisal Hasballah mengkritisi.

Untuk itu, Faisal Hasballah meminta seluruh teman-teman yang ada di DPRK Bireuen untuk sama-sama membatalkan usulan dana insentif yang diajukan oleh pihak manajemen RSUD dr Fauziah Bireuen.

"Kalau saya sendiri yang menolak, saya takut usulan ini akan gol. Tetapi kalau 40 orang anggota DPRK Bireuen menolak, anggaran insentif untuk manajemen RSUD dr Fauziah Bireuen bisa kita batalkan," jelas politisi partai Gerindra itu.

Sementara itu Direktur RSUD dr Fauziah Bireuen dr Amir Addani M.Kes dikonfirmasi Dialeksis.com menyampaikan bahwa pihaknya di BLUD dr Fauziah Bireuen tidak mengusulkan uang insentif tersebut. Bahkan, dokter Amir sendiri mengatakan, ia sama sekali tak mengetahui perihal uang insentif tersebut.

"Saya tidak mengusulkan. Draf untuk anggaran itu berada di Tim TAPD dan Bapedda. Mungkin orang itu yang mengusul. Yang jelas saya tidak mengusulkan uang insentif," jelas Direktur RSUD dr Fauziah Bireuen itu.

Sebagaimana diketahui, saat ini jajaran eksekutif dan legislatif Bireuen sedang melakukan pembahasan anggaran untuk Tim Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Kabupaten Bireuen.

Pemkab Bireuen dikabarkan mengalokasi anggaran sebanyak Rp 62 miliar untuk menghadapi massa darurat corona. Dana tersebut akan dikelola oleh dua dinas, satu badan dan BLUD dinas yaitu Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan BPBD dan BLU RSUD dr Fauziah Bireuen. (Faj)