DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wacana isu 3 Perode Presiden terus mencuat ke publik, sebelumnya, ada beberapa ucapan dari beberapa tokoh yang meminta 3 periode tersebut. namun Presiden RI Joko Widodo sudah menegaskan taat akan konstitusi.

Dosen FISIP Universitas Syiah Kuala (USK), Wais Alqarni mengatakan, bahwa wacana 3 periode Presiden Jokowi saat ini sedang hangat-hangatnya dibicarakan. Jika merujuk pada konstitusi, tepatnya pada Pasal 7 bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatanya selama 5 tahun. Setelah itu boleh untuk dipilih kembali. 

"Secara konstitusi memang sudah tertutup. Namun, jika ditinjau dari kacamata politik, dapat dimungkinkan, meskipun tingkat keberhasilannya tidak cukup besar," ucapnya kepada Dialeksis.com, Kamis (7/4/2022).

Kemudian, dirinya menjelaskan, Isu-isu ini akan terus digulirkan, setidaknya sampai ada keputusan apakah ada amandemen atau tidak. Keadaan ini yang membuat masyarakat berspekulasi terkait 3 periode Presiden tersebut. 

"Oleh karenanya, penting dipahami bahwa isu-isu seputar kekuasaan akan terus ada dalam setiap waktu dan setiap rezim. Isu yang ada pun beragam. Ada yang terkait perpanjangan masa presiden seumur hidup, ada yang memanfaatkan celah atas kekosongan hukum dalam konstitusi, juga wacana atas 3 periode masa jabatan Presiden, dan lainnya," ujarnya yang juga Direktur Institute for Democracy and Justice (IDJ).

Artinya, dalam hal ini, kata Wais, tidak perlu menyikapi berlebihan, dan jangan juga acuh tak acuh. "Andai amandemen terhadap konstitusi terealisasikan, maka elite politik mempertontonkan kepada rakyat bahwa mereka tidak mengindahkan proses demokrasi yang sudah berjalan ini. Mereka tidak mengedapankan etika berpolitik, yang dimana kekuasaan itu harus dibatasi, namun hanya dengan nafsu akan kekuasaan, menciderai asas-asas demokrasi," jelasnya.

Menurutnya, Jokowi tidak dalam keinginan besar untuk menjabat sampai 3 periode, andai harus berhadapan dengan cara-cara yang tidak normal. "Lagi pula, Jokowi selama menjabat 2 Periode ini sudah ada legacy yang ditinggalkan. Fokus saja pada program kerja yang belum tuntas diakhir-akhir periode kedua ini, sebagai Langkah-langkah menuju Indonesia maju," pungkasnya. [ftr]