Menanggapi itu, Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, Askalani mengatakan, kalau mau didorong Pemilu dengan menggunakan konsep lama yaitu memilih Partai Politik, harusnya ada kebijakan yang dilahirkan sejak dulu.

“Kalau ini memang tidak tepat dia, karena Pemilu yang sedang berlangsung di Indonesia pada tahun 2024 masih menggunakan produk UU pasca reformasi yaitu memilih orang-orang per orang yang kemudian diusung oleh Partai Politik untuk kemudian dicalonkan oleh Parpol,” jelasnya. 

“Jadi orang akan milih orang per orang untuk memenangkan kontestasi politik sampai kemudian dia terpilih menjadi anggota legislatif,” sambungnya.

Lanjutnya, kalau kemudian, pemerintah Indonesia dan ketua KPU RI mewacanakan kembali memilih parpol secara proporsional, menurutnya, ini lebih pada muatan politik sepertinya. 

“Jadi ada kepentingan tertentu menjelang 2024, harusnya wacana ini dilakukan pasca 2024, tidak diwacanakan sebelum 2024. Ini memang menurut pandangan saya, seharusnya ditolak dulu oleh seluruh Ketua Parpol, karena ini menguntungkan orang per orang seperti ini,” ujarnya.

“Jadi ada konsep pada 2024 ini didominasi oleh partai pemenang sebelumnya, tinggal dihitung saja jumlah suara tahun lalu, jadi jauh sekali, partai pemenang itu bisa mendapat 20 persen lebih dari total suara,” tambahnya.