Foto: Humas Pemerintah Aceh

Dialeksis.com, Banda Aceh - Wakil Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah MT., membuka Sosialisasi dan Koordinasi Penyusunan Disagregasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Provinsi Aceh, di Hermes Hotel Aceh, (05/04/2018).

Wagub Nova dalam sambutannya menyebutkan, Pemerintah Pusat telah menyiapkan rencana kerja untuk memacu investasi dan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan. Beberapa prioritas pembangunan yang dijalankan untuk mewujudkan hal tersebut adalah pembangunan dunia usaha dan pariwisata.

Pemerintah Aceh juga punya prioritas yang sama. Di mana sektor investasi dan pariwisata diharapkan mampu menjadi andalan untuk menopang perekonomian ke depan, lebih lagi jelang berakhirnya dana otonomi khusus (Otsus) 2028 nanti.

Untuk mendukung hal itu, kata Wagub Nova, perlu adanya langkah strategis. Salah satunya adalah ketersediaan data akurat yang dipergunakan untuk membaca peluang dan tantangan dalan pengembangan sektor investasi dan pariwisata.

Pemerintah mempercayakan BPS untuk mengumpulkan data terkait Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tersebut. Karenanya, di tahun ini BPS akan melaksanakan survey Disagregasi PMTB. Respondennya adalah instansi, rumah tangga dan lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga serta perusahaan.

"Survey PMTB merupakan salah satu sumber data strategis untuk mengidentifikasi dan memetakan potensi investasi fisik yang kita miliki," kata Wagub Nova.

Dengan demikian, kata Nova, data disagregasi PMTB menjadi bekal pemerintah dalan merumuskan kebijakan yang tepat. Pemerintah Aceh akan terus berupaya meningkatkan iklim investasi agar daya saing usaha tinggi dan tenaga kerja terserap dengan baik.

"Data tersebut akan menjadi acuan yang baik untuk pemetaan kebijakan pemerintah Aceh ke depan," kata Wagub Nova.

Wagub meminta agar semua pihak mendukung survey BPS tersebut. Prinsip membangun Aceh dengan data, kata Nova, harus bisa diterapkan di seluruh jajaran Pemerintah Aceh.

Sementara Kepala Badan Pusat Statistik Aceh, Wahyudin, menyebutkan data statistik yang dihasilkan saat ini senantiasa menjadi rujukan dan pedoman pemerintah untuk memformulasikan kebijakan serta digunakan dalam merencanakan pembangunan, baik nasional, daerah maupun pembangunan sektoral.

"Data hasil statistik sangat penting untuk evaluasi, koreksi dan perbaikan, baik itu kebijakan, rencana, program dan tentunya termasuk anggaran yang dikeluarkan," kata Wahyudin. (rel)