Dialeksis.com, Banda Aceh - Sebagai pilar keempat demokrasi, media dan insan pers diharapkan mampu menjembatani kritik dan saran serta masukan dari masyarakat kepada pemerintah, karena kritik merupakan suplemen dan vitamin bagi pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan dan memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah, saat menjawab pertanyaan dari awak media, usai berbuka puasa bersama pada acara Silaturrahmi dan buka puasa bersama Wakil Gubernur Aceh dengan pimpinan media dan wartawan, di Meuligoe Wakil Gubernur, Kamis (31/5/2018) sore.

"Jangan pernah berhenti mengkritik. Jika kritiknya berhenti maka vitaminnya kurang. Tanpa kritik tentu tidak ada koreksi, tanpa koreksi maka proses pembangunan akan berjalan timpang," ujar Wagub.

Wagub menambahkan, masa-masa kelam tentang kebebasan pers telah berlalu. Ke depan, harus dipastikan pers punya koridor sendiri, bahwa program kerja pemerintah tidak akan berjalan maksimal tanpa pera pers

"Saya juga sudah menyampaikan kepada biro terkait untuk merumuskan program yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas dan profesionalitas wartawan serta membuat forum-forum yang mengadakan diskursus tentang manajemen perusahaan media.

"Jadi tidak semata-mata terus bergelut dalam dunia pers yang praktis, tetapi pemerintah juga harus terlibat langsung dalam menata manajemen perusahaan pers. itu merupakan obsesi kami, namun hal ini tentu saja butuh waktu. Modul-modul terkait ini tentu saja harus kita gali terlebih dahulu terutama tentu saja harus memuat kearifan lokal," sambung Nova.

Wagub menambahkan, meski pers bersifat universal, namun kearifan lokal tentu harus diadopsi. Untuk itu, Wagub berjanji akan membicarakan hal ini dengan dengan perguruan tinggi agar memberi perhatian lebih pada bidang pendidikan jurnalisme.

Sebelumnya, dalam sambutan singkatnya, wagub menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam proses reformasi tahun 1998, karena dengan gerakan tersebut turut andil dalam memperjuangkan kebebasan persdi Indonesia.

"Alhamdulillah pasca reformasi di Indonesia, kebebasan pers di sudah semakin baik. Tentu kita harus berterima kasih kepada angkatan 98 yang telah berjuang mereformasi negeri ini. saya terobsesi ada kegiatan yang mempertemukan wartawan dengan anak-anak muda yang pada tahun 1998  lalu berdiri di garda terdepan dalam rangka memperjuangkan reformasi," sambung Nova.

Dalam proses pembangunan, sambung Wagub, pers mempunyai pengaruh yang kuat di tengah masyarakat, karena sosialisasi formal yang ada di pemerintahan tidak cukup efektif untuk meninformasikan proses pembangunan yang sedang dilakukan pemerintah.

"Pers dan civil society adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari gerak pembangunan. Semoga kebebasan pers dan pers yang beretika dan profesional bisa langgeng dan terus kita pertahankan di Bumi Serambi Mekah ini," ujarnya. (rel)