DIALEKSIS.COM | Bireuen — Wakil Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah MT., mengatakan ada 4 strategi pengentasan kemiskinan di Aceh sebagaimana tertuang dalam rancangan RPJM Aceh tahun 2017-2022.

Empat strategi itu adalah peningkatan program perlindungan sosial; peningkatan akses rumah tangga pada pelayanan dasar; pemberdayaan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif.

"Melihat tingkat kemiskinan yang masih tinggi di Aceh, maka kita dituntut agar lebih memaksimalkan empat program itu," kata Wagub Nova dalam Rapat Koordinasi Daerah Regional I terkait penyamaan persepsi dan percepatan penanggulangan kemiskinan di Aceh, di Aula Setda Kabupaten Bireuen, Senin 4 Juni 2018.

Wagub Nova mengatakan, dalam perlindungan sosial, pemerintah Aceh giat memberikan bantuan sosial berbasis keluarga seperti beasiswa untuk anak yatim, JKA, membangun dan merehab rumah penduduk miskin.

Sementara dalam hal pembinaan rumah tangga pada pelayanan dasar, pemerintah Aceh telah mempermudah akses bagi layanan pendidikan dasar dan layanan kesehatan. Untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif, pemerintah Aceh terus mendorong pertumbuhan UMKM, membuka konektivitas antar-sentra  produksi dengan pasar, mempercepat pertumbuhan sektor riil, serta mendorong pembangunan pertanian yang produktif.

Kantong-kantong kemiskinan di Aceh umumnya berada di wilayah pedesaan. Merujuk ke data yang dikeluarkan akhir September 2017 lalu, 19,3 persen angka kemiskinan dari 15,92 persen berada di kawasan pedesaan. Sementara angka kemiskinan di perkotaan sekitar 11,1 persen. "Merujuk kepada data ini, maka jika kita ingin menurunkan angka kemiskinan di Aceh, fokus utamanya harus mengarah ke wilayah pedesaan atau gampong," kata Nova.

Selain itu, lanjut Nova, salah satu penyebab lain kemiskinan di Aceh, adalah komitmen dalam menjalankan program penanggulangan kemiskinan yang masih rendah.

Nova yang juga Ketua Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Aceh, menyebutkan Aceh sebenarnya cukup terbantu dengan hadirnya program dana desa yang dialokasikan dari APBN. Dari tahun 2015 hingga 2018, total anggaran untuk Aceh sudah mencapai Rp.14,8 triliun. Dengan dukungan itu, diharapkan setiap gampong bisa lebih berkembang dan tumbuh menjadi gampong mandiri.

Untuk mendorong tercapainya hal tersebut, Nova mengajak semua pihak  berembuk guna merumuskan langkah terbaik dalam memberdayakan gampong dengan mengoptimalkan anggaran yang ada. "Tujuannya untuk meningkatkan pembangunan kesejahteraan rakyat, sehingga kita secara otomatis dapat pula menurunkan angka kemiskinan di Aceh," kata Nova.

Selainnya, untuk pengentasan kemiskinan, pemerintah kabupaten dan kota di Aceh diajak mencari skema pendanaan lain, dengan tidak terpaku pada dana reguler (APBK/APBD) yang nilainya relatif kecil.

Sementara Sekretaris TKP2K, Azhari, menyebutkan pemerintah Aceh menargetkan angka kemiskinan di Aceh turun minimal 1 persen per tahun. Angka itu sebenarnya telah tercapai pada periode pemerintahan tahun 2007-2012. Di mana di tahun itu kemiskinan turun hingga mencapai 8 persen atau 1,6 persen per tahunnya. Hanya saja pada periode selanjutnya mulai bergerak lambat yaitu berkisar 0,5 persen.

Melihat anggaran Aceh yang tertinggi di Sumatera, harusnya, kata Azhari, Aceh tidak layak jadi daerah miskin. "Kita perlu berpikir serius untuk menanggulangi kemiskinan di Aceh," kata Azhari. (rel)