DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - WALHI Aceh memberikan pandangan kritis kepada Gubernur untuk tidak salah menempatkan sumberdaya manusia yang layak dipilih sebagai pembantu Gubernur untuk menuju Aceh hebat.

Sebagai arahan program prioritas kerja bersama Wagub Nova Iriansyah kata Muhammad Nur, Direktur Eksekutif WALHI Aceh mengharapkan pejabat yang akan dipilih harus mampu membangun team work yang hebat dan paham apa yang dikerjakan.

"Karena jika dipilih dalam kerangka politik pencitraan semata, maka fit and proper test hanya sekedar lips service untuk tujuan membangun citra tanpa isi. Kriteria eselon II pun tidak boleh main-main." sebut Muhammad Nur.

Harapan Muhammad Nur, Individu yang pilih adalah kandidat yang punya pengalaman memimpin minimal 5 tahun terakhir. Jujur pada diri sendiri, dan punya semangat membangun daerah dalam kerangka memperbaikan lingkungan hidup. Punya semangat sosial yang tinggi dan mampu membangun kecakapan yang baik sesuai dinas yang dipimpinnya.

"Karena bila hanya bersandar pada gelar akademik tanpa diikuti integritas, maka apa yang akan mereka kerjakan kelak hanya sekedar asal bapak senang." sebut Muhammad Nur.

Gubernur bersama Wagub kata Muhammad Nur, juga harus terbuka dalam segala aspek perencanaan, penganggaran, pengawasan dan capain program, sehingga basis kinerja Kapala SKPA yang baru mengikuti rute kerja yang baik, bukan asal pilih pada akhirnya penepatan sumberdaya manusia bermasalah kemudian hari sekalipun dalam pengumuman sebelumnya dikatakan tidak dapat digugat yang perlu dihormati semua pihak.

Kerja lingkungan hidup, kehutanan, perkebunan dan pertambangan merupakan kunci penting atas arahan pembangunan yang Aceh menuju Aceh hebat. Jika salah pilih, justru seperti tahun-tahun sebelumnya, sehingga tidak bisa mempengaruhi laju deforestasi hutan aceh mencapai 26 ribut hektar/tahun yang tidak terbendung dan polemik kejahatan lingkungan tidak pernah selesai hingga akhir jabatan gubernur dan wakil gubernur, sebut Muhammad Nur.

Sejauh ini katanya, berbagai kasus kejahatan lingkungan hidup dan komitmen pembangunan sesuai dengan Tataruang masih diabaikan karena kedekatan politik. Oleh karenanya kami meminta Pak Gubernur yang punya kuasa penuh menentukan Kepala SKPA yang baru, untuk tetap memilih kandidat yang layak dipilih yang bebas dari perkara hukum yang beroretansi pada memajukan Aceh sebagai wilayah khusus di Indonesia

Walhi menilai masuknya kandidat dari kalangan akademisi jusru menjadi hal baru dalam rekrutmen kali ini, oleh karenanya Pak Gubernu harus jeli soal siapa yang lawak di pilih karena bukan sedang pimpinan dunia pendidikan tapi sumberdaya manusia yang akan memimpin dinas teknis yang membawa perubahan dimasa akan datang.

"Jika salah pilih maka Aceh hebat itu hanya mitos besar di era Pak Irwandi bersama Nova dimasa kedua memimpin Aceh 2016-2021." demikian Muhammad Nur. (j)