DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sejak dilantik menjadi Wali Kota Banda Aceh pada 7 Juli 2017 silam, Aminullah Usman mengatakan dirinya bersama Wakil Wali Kota Zainal Arifin fokus dalam merealisasikan visi misi pemerintahannya sebagaimana telah tertuang dalam RPJM Banda Aceh 2017-2022. 

"Visi kami ‘Mewujudkan Banda Aceh yang Gemilang dalam Bingkai Syariah’ dengan tiga pilar pembangunan kota yakni di bidang agama, ekonomi, dan Pendidikan," kata Aminullah di ruang kerjanya di balai kota, Minggu (4/11/2018).

Dalam bidang agama, ia bertekad dan sangat komit untuk menjadikan Banda Aceh sebagai contoh bagi daerah lain dalam hal penegakan Syariat Islam. "Saya tegaskan kembali, tidak ada tempat bagi pelanggar Syariat Islam di Banda Aceh. Meski begitu, komitmen ini akan berjalan baik bila semua pihak bersinergi menguatkan penegakan syariat."

Selain itu, katanya, syiar Islam lewat tausiah dan zikir akbar serta MTQ terus digalakkan. "Dalam menghidupkan syiar Islam, Pemko Banda Aceh telah melaksanakan MTQ di semua kecamatan dan pada September lalu telah kita gelar MTQ tingkat kota. Syiar Islam lewat dai perkotaan, Festifal Anak Saleh, dan Festival Ramadan juga terus kita besarkan," katanya.

Bukan hanya terkait ibadah dan akhlak, dalam hal muamalah termasuk upaya membumikan sistem keuangan syariah terus pula pihaknya dorong. "Salah satu bentuk konkretnya dengan medirikan Lembaga keuangan mikro syariah PT Mahirah Muamalah Syariah (MMS)," ungkapnya.

"Pendirian PT MMS ini juga untuk memberantas praktik rente yang selama ini banyak menjerat pengusaha kecil kita. Di samping itu kami juga terus mendorong lembaga keuangan lainnya yang beroperasi di Banda Aceh untuk beralih dari sistem konvesional ke syariah," tambah Aminullah yang juga menjabat Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Aceh ini.

Untuk menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran yang masih ada di Banda Aceh pasca tsunami, kata wali kota, pihaknya gencar meluncurkan program ekonomi . "Lewat beragam program yang kami adakan, alhamdulillah angka pengangguran bisa turun dari 12 persen menjadi 7,75 persen, dan kemiskinan saat ini masih tersisa sekira tujuh persen."

"Angka tersebut akan terus kita tekan, salah satunya dengan mengoptimal peran PT MMS dalam memberi bantuan permodalan bagi para pelaku usaha kecil dan menengah di Banda Aceh. Hingga kini tercatat MMS sudah memiliki 1.680 nasabah, dan 640 pengusaha kecil yang sudah kita bantu.

"Kemudian lewat Baitul Mal, Disnaker, dan dinas maupun lembaga terkait lainnya bantuan pelatihan hingga peralatan kerja juga terus kita tambah alokasinya. Program santunan kematian dan bantuan paket persalinan juga telah kita luncurkan. Bantuan sosial bagi penyandang disabilitas juga telah kita naikkan anggarannya," tambah wali kota.

Ia juga mengungkapkan, pada tahun ini pihaknya menyalurkan dana bantuan rehab 200 rumah milik warga miskin di Banda Aceh. "Setiap rumah mendapatkan bantuan rehab sebesar Rp 15 juta. Bantuan ini sistemnya swakelola, dimana akan dikerjakan langsung oleh pemilik rumah. Di samping itu pembangunan rumah duafa melalui Baitul Mal dan Dinas Perkim juga terus kita tambah," kata Aminullah.

"Sejak Juli 2017 hingga per Oktober 2018, lewat Baitul mal kita sudah membangun 40 rumah bagi kaum duafa. Lewat baitul mal pula, kita sudah menyalurkan bantuan bagi 6.000 fakir miskin. Sementara melalui Dinas Perkim ada 45 rumah yang sudah kita bangun bagi masyarakat yang kurang mampu," tambahnya.

Ia menambahkan, Pemko Banda Aceh juga tengah giat-giatnya menggenjot sektor pariwisata baik promosi secara masif maupun pembenahan sarana dan pra sarana pendukungnya. Pariwisata diyakininya akan mampu menggerakkan ekonomi kerakyatan di Banda Aceh.

"Dengan semakin banyaknya wisatawan yang datang berkunjung akan memberi multiplier effect bagi Banda Aceh mulai dari peningkatan jumlah hunian hotel, restoran, warkop, toko souvenir, transportasi, hingga pedagang asongan akan meningkat omsetnya."

"Hal itu sesuai dengan toeri ekonomi bahwa konsumsi yang banyak akan mendatangkan pendapatan bagi orang lain. Wisatawan yang menghabiskan uangnya di Banda Aceh akan menghidupkan banyak sektor usaha, meningkatkan daya beli mayarakat, dan membuka lapangan kerja, yang pada akhirnya akan mendongkrak perekonomian kota," katanya.

Selama menjabat sebagai wali kota, dunia olahraga Banda Aceh juga semakin berkembang. "Contohnya Persiraja Banda Aceh yang tanpa dana APBK hingga kini mampu bersaing menuju Liga 1 Indonesia. Begitu juga dengan olahraga lainnya seperti Futsal, Tenis, Bulu Tangkis, dan Senam juga terus berdenyut di Banda Aceh."

"Selain sebagai hiburan bagi masyarakat, event olahraga yang semakin banyak berlangsung di Banda Aceh akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dan yang tak kalah penting, olahraga ini menjadi salah satu benteng Narkoba bagi anak-anak kita. Olahraga akan menjauhkan mereka dari Narkoba yang saat ini semakin masif peredarannya," ungkapnya.

Banda Aceh Car Free Day yang sempat vakum turut dihidupkan kembali oleh Aminullah dengan mengandeng BUMN, perusahaan dan pihak ketiga lainnya sebagai sponsor. "Saya memandang penting car free day ini. Di samping wadah untuk berolahraga dan silahturahmi sambil ngopi bersama keluarga, juga dapat menghidupkan ratusan pelaku UMKM dan pedagang kecil yang menjajakan produknya di area car free day," ungkapnya lagi.

Aminullah juga menyadari betul bahwa kebersihan dan keindahan kota menjadi syarat penting dalam mendukung sektor pariwisata. Pengelolaan sampah secara modern dan ramah lingkungan pun menjadi prioritasnya. "Kita akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di TPA Gampong Jawa. Sudah ada investor yang tertarik untuk proyek ini. Sampah yang sudah menggunung akan kita ubah jadi listrik. Kita berdayakan para pemulung di sana, dan listriknya juga akan bisa kita gunakan untuk banyak hal, dan tentunya juga akan menghasilkan PAD bagi Pemko Banda Aceh."

Dalam bidang pendidikan, Aminullah mengatakan pihaknya tengah merealisasikan pembentukan minimal satu sekolah unggul di setiap kecamatan. "Kualitas pendidikan akan terus tingkatkan, baik dari sisi gedung sekolahnya maupun kemampuan para guru sehingga akan menghasilkan generasi yang berkualitas pula. Dan alhamdulillah juga Banda Aceh tahun ini kembali ditetapkan sebagai Kota Referensi Layanan Pendidikan di Aceh. Ini bukti komitmen dan kerja keras kita selama ini dalam bidang pendidikan," katanya.

Hal lainnya yang menjadi concern pemerintahannya, kata Aminullah, adalah menuntaskan permasalahan air bersih di Banda Aceh. Meski sudah 90 persen atau setara dengan 47.000 sambungan rumah, Aminullah mengaku masih belum puas. Ia menginginkan layanan air bersih bisa dinikmati seluruh warga kota dengan lancar.

Anggaran yang terbatas, ditambah masalah jaringan perpipaan yang telah terjadi sejak lama, Aminullah menjadikannya sebagai tantangan besar yang harus dilalui. Untuk itu, dirinya menginstruksikan PDAM Tirta Daroy bekerja 24 jam dalam memberi pelayanan kepada masyarakat.

"Ketika ada komplain dari warga, petugas yang menerima laporan dari layanan call center segera menindaklanjuti hingga warga mendapatkan air. Kadang memang sesekali terjadi kendala, dimana air tidak lancar saat jam-jam puncak pada daerah-daerah tertentu. Itu disebabkan belum optimalnya sistem perpipaan. Ini yang sedang dan terus kita benahi," katanya seraya menambahkan permasalahan lain juga disebabkan masih banyaknya sambungan liar.

Wali kota pun telah menargetkan pada 2019 mendatang persoalan air bersih sudah selesai di Banda Aceh. "Saat ini kita sudah mendapatkan investor, karena untuk membenahi kinerja PDAM butuh dana besar dan tentunya juga butuh waktu. Dari APBK kami juga akan mem-plot dana sebesar Rp 30 miliar untuk PDAM Tirta Daroy. Mohon bagi warga yang di rumahnya masih belum lancar layanan air untuk bersabar. Kami bekerja 24 jam untuk menanggulanginya," kata Aminullah.

Selama kepemimpinannya pula, ungkap Aminullah, beragam penghargaan di tingkat provinsi, nasional, dan internasional terus ditorehkan Banda Aceh. "Terakhir kita mendapatkan Anugerah Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) 2018. Penghargaan ini diberikan atas kepatuhan dan kualitas tata kelola seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) yang kita lakukan."

"Sebelumnya Banda Aceh juga menerima penghargaan dari pemerintah pusat atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) secara berturut-turut selama 10 kali sejak 2008 hingga 2017. Dan masih banyak lagi penghargaan yang telah kita peroleh. Ini semua berkat kerja keras seluruh jajaran Pemko dan dukungan penuh dari seluruh masyarakat," tutupnya. (Jun/Mkk)