DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al Haytar meminta agar Pemeritntah Aceh, terutama Dinas Lingkungan Hidup (DLHK) Aceh benar-benar serius memberikan kontribusi kepada masyarakat pinggiran hutan, terutama bagi pemegang izin perhutanan sosial, sehingga kehidupan ekonomi mereka tersejahterakan.

Hal itu disampaikan Wali Nanggroe saat menerima audiensi pengurus Get Response Foundation (GRF) Aceh di Meuligoe Wali Nanggroe, Aceh Besar, Senin (7/9/2020).

“Ini menjadi pekerjaa ruman bagi kita semua, bagaimana masalah hutan maupun masalah konflik teritori bisa terselesaikan, sehingga hutan yang ada di Aceh ini betul-betul dikelola dengan baik dan dan pemanfataanya untuk masyarakat Aceh,” kata Wali Nanggroe menanggapi sejumlah permasalah yang disampaikan GRF Aceh. 

Koordinator GRF Aceh, T. Maulizar menjelaskan, kunjungan pihaknya menjumpai langsung Wali Nanggroe antaralain untuk berkoordinasi dan konsultasi terkait permasalah perhutanan sosial di Aceh. 

Menurut T. Maulizar, program perhutanan sosial merupakan rumusan yang positif bagi masyarakat pinggiran hutan jika dijalankan dengan benar. “Pemerintah sudah memberikan akses kepada masyarakat pinggiran hutan, tinggal bagaimana program ini tepat sasaran sehingga dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat,” kata T. Maulizar yang didampingi Junnatan Amin. 

Perlu diketahui, perhutanan sosial merupakan agenda Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan adat, yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Program ini bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme pemberdayaan dan tetap berpedoman pada aspek kelestarian hutan. 

“Ini harus diawasi bersama, dengan diperkuat manajemen yang baik, perhutanan sosial akan mampu memberikan kesejarahteraan bagi masyarakat pinggiran hutan, dan hutan tetap terjaga,” kata T. Maulizar.