DIALEKSIS.COM | Jakarta : Wali Kota Banda Aceh H Aminullah Usman SE Ak MM untuk meningkatkan jumlah pembiayaan PT Mahira Muamalah Syariah (MMS) kepada para pelaku usaha menjajaki peluang kerja sama dengan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) -satuan kerja di bawah Setjen Kemenkeu RI.

Pertemuan digelar di Aula Yusuf Anwar Gedung Kemenkeu di Jakarta, Jumat (27/7/2018). Dari PIP hadir langsung Direktur Utama Djoko Hendratto dan Direktur Kerja Sama Pendanaan dan Pembiayaan R Nurhidajat. Sementara Aminullah turut didampingi oleh Staf Ahli Wali Kota Rizal Djunaedi dan Dirut PT MMS T Hanansyah.

Pada pertemuan yang membahas pola kerja sama penyaluran kredit ultra mikro tersebut, hadir pula Kakanwil Kemenkeu Aceh Zaid Burhan, Direktur Bidang Keuangan dan Operasional PT Bahana Arta Ventura Agus Wicaksono serta perwakilan dari Pemkab Bone, Sulawesi Selatan.

"Saat ini banyak UMKM yang terkendala permodalan. Padahal dengan bertambahnya modal akan dapat memaksimalkan program OVOP (One Village One Product) sehingga mampu menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Banda Aceh," kata Aminullah.

Ia berharap dengan dukungan PIP yang dapat menyalurkan dana hingga triliunan rupiah tersebut akan mampu menumbuh-kembangkan UMKM dan juga PT MMS yang baru dibentuk oleh Pemko Banda Aceh. "Lembaga keuangan mikro syariah ini sengaja kami dirikan untuk mempermudah penyaluran modal bagi masyarakat pelaku UMKM," katanya.

Pada kesempatan itu, Dirut PIP Djoko Hendratto mengatakan pihaknya akan melakukan studi mendalam untuk penyalurkan kredit yang lebih tepat sasaran sambil mencari skema kerja sama yang sesuai dengan regulasi yang dibenarkan.

"PIP akan mencoba membuat pendekatan pendekatan lanjut dengan beberapa penyalur dana yang berapa di bawah PIP di antaranya Bahana, PNM,  dan Pegadaian  agar program kerja sama ini dapat lebih cepat terealisasi," katanya menyahuti permintaan Aminullah.

Dukungan terhadap penjajakan kerja sama ini juga disampaikan oleh Kakanwil Kemenkeu Aceh Zaid Burhan. "Program kerja sama ini sangat tepat dalam rangka menyejahterakan rakyat. Jika dapat terealisasi, ini dapat menjadi role model di Indonesia," katanya.

Sebelum pertemuan ini berlangsung, Dirut PT MMS T Hanansyah juga tengah membangun komunikasi yang intensif dengan Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (LPDB) -sebuah satuan kerja di bawah naungan Kemenkop dan UKM RI.

"Semangat Pemko Banda Aceh dalam penyaluran kredit mikro kepada masyarakat disambut baik oleh dua lembaga tersebut terutama PIP yang berada di bawah Kementerian Keuangan RI," kata T Hanansyah usai pertemuan. (Jun)