Kasdam IM Brigjen Achmad Daniel Chardin.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pasca reformasi nasional 1998 lalu, Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah menyatakan diri untuk berkomitmen melakukan perubahan (reformasi) secara internal dari berbagai aspek. Penataan secara total ini tidak lepas dari harapan rakyat Indonesia saat itu yang menuntut agar kelompok sipil diberikan ruang yang lebih luas untuk terlibat dalam proses politik. Sudah menjadi fakta sejarah, masa orde baru militer begitu leluasa memainkan perannya terhadap politik Indonesia. 

Sudah sejauh mana proses 'reformasi diri' yang TNI lakukan? Tantangan apa saja yang mereka hadapi?

Kepada Dialeksis.com, Sabtu, (5/10/2019) Kepala Staf Kodam Iskandar Muda (Kasdam) Brigjen Achmad Daniel Chardin mengatakan selama ini TNI terus melakukan pembenahan dan perbaikan diri dari segala sektor. Hal tersebut, kata dia, merupakan bentuk komitmen TNI untuk terus konsisten terhadap reformasi institusi yang dituntut masyarakat Indonesia pada masa awal reformasi.

"Kita terus melakukan perbaikan diri baik secara struktural dan culture (budaya). Terutama culture ya, misalnya dulu stigma yang melekat di kita itu soal militeristik. Nah sekarang, pola yang kita kedepankan adalah pendekatan persuasif, tidak lagi mengutamakan pendekatan yang bersifat militeristik. Ini adalah bentuk upaya kita untuk terus melakukan upaya reformasi diri seperti yang diharapkan rakyat Indonesia," ujar Brigjen Daniel saat dihubungi Dialeksis.com, Sabtu, (5/10/2019).

Terhadap keterlibatan TNI di posisi tertentu pada jabatan sipil, dia menekankan bahwa gagasan itu bukan dari TNI. Menurutnya, itu merupakan kebutuhan negara yang harus direspon dan ditindaklanjuti oleh TNI.

"Sebenarnya ide itu bukan dari kita. Itu kebutuhan negara ya. Dimana-mana negara ketiga, tentaranya memang dilibatkan pada proses pembangunan. Justru kalau kita menolak itu malah aneh. Ada aturan yang harus kita patuhi 'melaksanakan tugas-tugas lain'. Nah itu implementasinya," terang dia.

Lebih lanjut Brigjen Daniel mengatakan proses reformasi diri yang dilakukan TNI juga memiliki hambatan dan tantangan. Dia menilai kultur merupakan hambatan yang utama.

"Berubah itu tidak harus reformasi. Kita juga berevolusi, ubah maindset dulu. Dulu yang mungkin dapat fasilitas segalanya, sekarang kita menyesuaikan dengan tupoksi dan anggaran yang tersedia. Generasi yang dulu dengan sekarang kan sudah mulai ada perubahan. Itu diawali dari pendidikan. Pendidikan yang dulu tentang sospol, sejarang sudah tidak ada lagi," jelas dia.

Selain soal kultur, ia juga menyinggung sistem penganggaran sebagai tantangan berikutnya yang dihadapi TNI dalam melakukan reformasi diri.

"Jadi perencanaan-perencanaan yang kita buat sedetail mungkin, terkendala dengan keterbatasan anggaran. Kita harus bijak juga. Tidak semua anggaran negara diarahkan ke TNI. Kan ada bidang-bidang lain, kita harus bisa sesuaikanlah," pungkasnya.

Brigjen Daniel menegaskan TNI tetap konsisten dengan komitmen reformasi diri. Untuk itu, sambung dia, kepada prajurit TNI dia menghimbau untuk tetap berpegang teguh pada tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan aturan dan UU yang berlaku.

"Kepada masyarakat, saya berharap dapat memberikan kontribusi ikut mengawasi tentara. Kalau ada hal-hal yang kurang pada tentara, jangan langsung di judge (dihakimi) bahwa itu kesengajaan. Seharusnya beri masukan yang konstruktif. Misalnya kejadian kemarin soal narkoba itu, kan kita yang tangkap. Kalau mau niat saya tutupi, ngapain kita tangkap. Jadi membangun trust (kepercayaan-red) itu penting antara TNI dan rakyat serta stakeholder lainnya. Jadi tentara itu bagian dari komponen bangsa dimana kita harus mengisi satu sama lainnya," demikian Kasdam IM Brigjen Achmad Daniel Chardin.