Aryos Nivada (Pendiri Jaringan Survei Inisiatif). Foto: doc Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Analisis - Apa keberhasilan Prabowo Subianto memimpin bangsa ini? Apakah keberhasilnya sudah dirasakan manfaatnya oleh Masyarakat. Tidak terasa perputaran waktu, dua tahun pemerintahan di kepemimpinan Prabowo Subianto sudah berjalan.
Muncul pertanyaan dibenak kita semua, ada keinginan untuk mengukur keberhasilan sebuah negara. Tentunya tidak cukup dengan menilai kemana arah pembangunan sedang dibawa presiden jebolan Kopassus tersebut.
Pada titik ini, tentunya wujud tanggung jawab kepada masyarakat Indonesia, pemimpin bangsa ini melaporkan capian kinerjanya. Pemerintahan di era presiden Prabowo Subianto memiliki modal yang tidak kecil. Ekonomi yang tetap tumbuh, program sosial berskala nasional, agenda hilirisasi, serta upaya mengubah pengelolaan badan usaha milik negara.
Muncul pertanyaan mendasar, apakah fondasi itu sudah menghasilkan perbaikan yang benar-benar dirasakan masyarakat?
Pertanyaan kritis tersebut jadi tolak ukuran mengevaluasi dua tahun kepemimpinan Prabowo membawa negara Indonesia hingga saat ini. Patut diketahui bahwa keberhasilan pemerintahan tidak semestinya berhenti pada angka pertumbuhan, besarnya anggaran, atau banyaknya program yang diluncurkan. Kenapa karena ada ukuran lainnya dapat dijadikan penilaian dari sekian banyak metode maupun pendekatan yang dijadikan landasannya.
Ukuran akhirnya ialah apakah pendapatan masyarakat membaik, pekerjaan yang layak semakin tersedia, harga kebutuhan pokok terjangkau, layanan publik meningkat, dan kesempatan ekonomi terbuka lebih luas.
Targetnya sudah pasti sesuai desain tujuan menuju Indonesia Emas 2045 bukan sekadar cita-cita yang diwariskan melalui pidato kenegaraan. Ia merupakan janji pembangunan yang harus dibuktikan melalui kebijakan yang konsisten dan hasil yang terukur.
Stabilitas Ekonomi dan Ujian Daya Beli
Memulainya dari sisi makroekonomi, Indonesia memiliki alasan untuk menjaga optimisme. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11 persen sepanjang 2025, sedikit di bawah target APBN 5,2 persen.
Pada triwulan pertama 2026, ekonomi tumbuh 5,61 persen secara tahunan, sebelum berada di level 5,29 persen pada triwulan kedua. Secara kumulatif, ekonomi semester pertama 2026 tumbuh 5,45 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Capaian data disajikan diatas memperlihatkan ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Konsumsi domestik, investasi, aktivitas produksi, dan belanja pemerintah menjadi bagian penting dalam menopang pertumbuhan. Stabilitas makroekonomi juga memberikan ruang bagi pemerintah untuk meneruskan pembangunan infrastruktur, memperkuat industri, serta membiayai program sosial.
Namun, pertumbuhan di atas lima persen tidak otomatis berarti seluruh rumah tangga menikmati perbaikan kesejahteraan dengan kecepatan yang sama. Produk domestik bruto dapat meningkat ketika sektor tertentu berkembang pesat, sementara pekerja informal, pelaku usaha kecil, dan keluarga berpenghasilan rendah masih menghadapi tekanan biaya hidup.
Angka pertumbuhan perlu dibaca bersama distribusi pendapatan, kualitas pekerjaan, serta kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan dasar.
Data inflasi memberikan gambaran yang juga perlu diperhatikan. BPS mencatat inflasi tahunan pada September 2026 sebesar 3,28 persen. Angka ini masih berada dalam rentang sasaran inflasi pemerintah dan Bank Indonesia, tetapi stabilitas harga tidak cukup dinilai dari indeks agregat.
Kenaikan harga beras, minyak goreng, telur, transportasi, atau komoditas lain yang banyak dikonsumsi rumah tangga dapat terasa jauh lebih berat daripada gambaran inflasi nasional.
Karena itu, fondasi makroekonomi harus diterjemahkan menjadi ketahanan ekonomi rumah tangga. Pemerintah perlu memastikan bahwa pertumbuhan tidak hanya memperbesar nilai produksi nasional, tetapi juga memperkuat daya beli, meningkatkan produktivitas pekerja, dan membuka kesempatan bagi usaha kecil untuk berkembang.
Program Prioritas Harus Terukur Manfaatnya
Ada program fenomenal menyita perhatian dan menyedot anggaran besar yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu penanda paling jelas dari orientasi sosial pemerintahan Prabowo. Program ini membawa gagasan penting, dikarenakan kualitas gizi anak merupakan bagian dari investasi pembangunan manusia.
Anak yang memperoleh asupan bergizi memiliki peluang lebih baik untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan kemampuan. Dalam jangka panjang, kebijakan ini dapat membantu memperkuat kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan Indonesia pada 2045.
Tetapi tujuan yang baik, tidak dengan sendirinya menjamin pelaksanaan yang baik. Program dengan jangkauan luas membutuhkan pengawasan yang sama kuatnya dengan skala anggarannya.
Ketepatan sasaran, kualitas bahan pangan, keamanan pengolahan, kompetensi pengelola dapur, dan transparansi pengadaan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari desain kebijakan.
Persoalan keamanan pangan menunjukkan bahwa pengawasan tidak boleh bersifat reaktif. Pada September 2026, Badan Gizi Nasional menyatakan terus mengevaluasi operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dapat menghentikan sementara operasional unit yang tidak memenuhi ketentuan.
Sebelumnya, lembaga tersebut juga menyoroti ketidakpatuhan terhadap prosedur operasional sebagai persoalan dalam sejumlah insiden keamanan pangan.
Langkah penindakan tentu diperlukan, tetapi evaluasi seharusnya tidak berhenti pada penutupan sementara dapur yang bermasalah. Pemerintah perlu membuka data mutu layanan, hasil pemeriksaan, jumlah penerima manfaat, biaya per porsi, dan tindak lanjut setiap temuan.
Agar saluran data dan layanan dapat dirasakan langsung orang tua, sekolah, ahli gizi, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat harus memiliki saluran pengaduan yang bekerja dan dapat ditelusuri.
Esensi keberadaan MBG sudah semestinya menjadi penggerak ekonomi lokal. Petani, peternak, nelayan, koperasi, dan UMKM pangan dapat masuk dalam rantai pasok sepanjang memenuhi standar kualitas dan keamanan.
Dengan pendekatan ini, anggaran negara tidak hanya membiayai makanan, tetapi turut menggerakkan produksi daerah. Keberhasilan program harus dihitung dari manfaat gizinya sekaligus dampaknya terhadap ekonomi masyarakat, bukan semata-mata dari jumlah makanan yang dibagikan.
Hilirisasi dan Janji Penciptaan Lapangan Kerja
Agenda hilirisasi merupakan pilar lain yang layak mendapat perhatian. Pemerintah mendorong pengolahan sumber daya alam di dalam negeri agar Indonesia tidak terus bergantung pada ekspor bahan mentah.
Dalam dokumen yang menjadi dasar tulisan ini, pemerintah menetapkan 18 proyek hilirisasi prioritas pada 2026 dengan nilai investasi yang direncanakan sekitar Rp618 triliun dan potensi penciptaan sekitar 276 ribu lapangan kerja.
Arah tersebut masuk akal. Negara yang memiliki kekayaan mineral, energi, pertanian, dan perikanan semestinya berusaha memperoleh nilai tambah yang lebih besar dari sumber dayanya.
Hilirisasi berpotensi memperkuat industri, memperluas basis penerimaan negara, mengurangi ketergantungan impor produk tertentu, serta meningkatkan kemampuan teknologi nasional.
Meski demikian, nilai investasi dan proyeksi pekerjaan belum bisa diperlakukan sebagai hasil akhir. Publik perlu mengetahui berapa proyek yang benar-benar beroperasi, berapa tenaga kerja yang sudah terserap, seberapa besar kandungan lokalnya, dan berapa manfaat ekonomi yang sampai ke daerah penghasil bahan baku.
Hilirisasi juga tidak boleh dinilai hanya dari berdirinya pabrik atau meningkatnya ekspor produk olahan. Dampak lingkungan, konflik pemanfaatan ruang, kualitas pekerjaan, keselamatan buruh, dan pembagian manfaat dengan masyarakat setempat harus ikut diperhitungkan.
Apabila nilai tambah hanya terkonsentrasi pada perusahaan besar, sedangkan warga sekitar menanggung beban lingkungan dan sosial, transformasi industri kehilangan sebagian besar makna pembangunan inklusifnya.
Karena itu, kebijakan hilirisasi perlu menghubungkan investasi besar dengan industri pendukung domestik. Pemerintah dapat memperluas akses pembiayaan bagi pemasok lokal, memperkuat pendidikan vokasi, dan mendorong kemitraan antara industri, perguruan tinggi, serta pelaku usaha kecil.
Dengan cara itu, hilirisasi tidak sekadar mengubah bentuk komoditas yang diekspor, tetapi juga meningkatkan kemampuan ekonomi nasional.
Danantara dan Pentingnya Akuntabilitas
Pembentukan Danantara membawa agenda untuk mengoptimalkan aset negara dan memperkuat peran investasi dalam pembangunan. Potensi yang ditawarkan cukup besar. Pengelolaan portofolio BUMN yang lebih profesional dapat membantu mengarahkan modal ke sektor produktif, mendukung industrialisasi, dan meningkatkan nilai ekonomi aset publik.
Namun, semakin besar kewenangan pengelolaan aset negara, semakin besar pula kebutuhan terhadap transparansi. Keuntungan perusahaan, dividen, efisiensi biaya, dan hasil investasi perlu dilaporkan dengan metodologi yang jelas serta dapat diperiksa secara independen.
Pemerintah tidak cukup hanya mengumumkan potensi penghematan atau pertumbuhan laba; publik perlu mengetahui bagaimana angka tersebut dihitung dan bagaimana manfaat akhirnya kembali kepada negara.
Dalam siaran pers pada 2 Juli 2026, Danantara menyatakan laporan keuangan konsolidasian 2025 masih dalam proses penyelesaian sesuai tahapan audit. Hal ini menunjukkan pentingnya laporan yang lengkap dan dapat diuji untuk menilai kinerja pengelolaan aset negara secara menyeluruh.
Reorganisasi BUMN juga tidak seharusnya hanya berorientasi pada perampingan struktur. Ukuran keberhasilan yang lebih penting ialah meningkatnya efisiensi operasional, kualitas layanan, daya saing perusahaan, dan setoran yang berkelanjutan kepada negara.
Independensi pengawasan, pencegahan konflik kepentingan, serta keterbukaan informasi harus menjadi syarat utama, bukan tambahan setelah persoalan muncul.
Membaca Peringatan dari Publik
Tantangan pemerintah tidak hanya terlihat melalui indikator ekonomi. Persepsi publik memberi petunjuk mengenai jarak antara kebijakan yang dirancang dan pengalaman warga.
Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), sebagaimana diberitakan Reuters pada 16 Oktober 2026, mencatat tingkat persetujuan terhadap Presiden Prabowo sebesar 44,5 persen. Angka itu menurun dibandingkan hasil survei lembaga yang sama pada periode sebelumnya.
Dalam survei terhadap 1.213 responden pada 1 - 10 Oktober 2026 tersebut, 50,8 persen responden menilai kondisi ekonomi buruk dan 43,1 persen mengatakan kondisinya memburuk dibandingkan tahun sebelumnya.
Sekitar 62 persen menyatakan tidak puas terhadap pelaksanaan program MBG, sementara 71,4 persen meragukan keberhasilan kebijakan koperasi desa yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah.
Hasil survei harus dibaca sesuai metodologi dan waktu pengumpulan datanya. Ia bukan gambaran mutlak tentang seluruh pandangan masyarakat dan tidak menggantikan statistik resmi.
Namun, temuan tersebut merupakan sinyal politik yang patut ditanggapi serius, terutama karena persoalan yang disorot berkaitan dengan harga kebutuhan pokok, pemberantasan korupsi, penegakan hukum, dan pelaksanaan program pemerintah. Ujungnya akhirnya ada perubahan tata kelola pemerintahan di kepemimpinan Prabowo dari serangkaian kritikan, temuan survei, maupun masukan dari masyarakat Indonesia.
Di sinilah ujian kepemimpinan menjadi lebih nyata. Pemerintah dapat memiliki argumentasi kuat tentang tujuan sebuah program, tetapi penerimaan masyarakat bergantung pada kualitas hasilnya.
Ketika warga merasa harga semakin menekan, pekerjaan sulit diperoleh, atau pelayanan publik tidak membaik, penjelasan tentang besarnya anggaran akan kehilangan daya persuasinya.
Respons terbaik terhadap kritik bukan sekadar memperbaiki komunikasi publik. Pemerintah perlu membuka ruang koreksi, memublikasikan data yang dapat diuji, dan menjadikan keluhan warga sebagai bahan evaluasi kebijakan. Pemerintahan yang percaya diri tidak harus menolak kritik; justru ia mampu mengubah kritik menjadi instrumen perbaikan.
Indonesia Emas Tidak Cukup dengan Pertumbuhan
Target menuju 'Visi Indonesia Emas 2045' menuntut kesinambungan kebijakan lintas generasi. Indonesia membutuhkan industri yang kuat, tenaga kerja terampil, pendidikan bermutu, layanan kesehatan yang merata, dan institusi publik yang dapat dipercaya.
Pertumbuhan ekonomi yang stabil merupakan syarat penting, tetapi bukan satu-satunya penentu keberhasilan.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa pembangunan tidak terlalu terkonsentrasi di pusat-pusat ekonomi yang sudah maju. Daerah membutuhkan infrastruktur dasar, konektivitas, akses pembiayaan, pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, serta ruang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan keunggulan masing-masing.
Tanpa pemerataan kesempatan, pertumbuhan nasional berisiko menyembunyikan kesenjangan antardaerah.
Kebijakan fiskal pun harus menjaga keseimbangan antara ambisi pembangunan dan kemampuan keuangan negara. Program prioritas sepatutnya dievaluasi berdasarkan manfaat, biaya, dan dampak jangka panjangnya.
Setiap rupiah belanja publik harus memiliki sasaran yang jelas, indikator keberhasilan yang terukur, serta mekanisme pengawasan yang dapat diakses masyarakat.
Pada saat yang sama, pemerintah perlu mendorong kemitraan dengan swasta tanpa mengurangi tanggung jawab negara. Kerja sama pemerintah dan badan usaha dapat memperluas sumber pendanaan dan kemampuan teknis, tetapi tidak boleh menjadi alasan untuk melonggarkan pengawasan atau mengalihkan risiko secara tidak adil kepada publik.
Dua tahun pertama pemerintahan di tongkat komando Prabowo Subianto dengan demikian harus dilihat sebagai fase pembangunan fondasi sekaligus momentum evaluasi. Pertumbuhan ekonomi, program gizi, hilirisasi, dan transformasi BUMN memperlihatkan agenda yang hendak ditempuh.
Akan tetapi, pencapaian tersebut harus diuji melalui manfaat yang terukur, pemerataan hasil, dan akuntabilitas pelaksanaannya.
Indonesia Emas 2045 tidak akan lahir hanya dari besarnya proyek, banyaknya program, atau optimisme dalam pidato. Ia dibangun melalui kebijakan yang disiplin, lembaga yang transparan, birokrasi yang bekerja, dan kemampuan pemerintah mengoreksi kekeliruan tanpa kehilangan arah.
Fondasi ekonomi yang kokoh memang penting. Aksi nyata pun dibutuhkan. Namun, langkah pasti menuju Indonesia Emas baru benar-benar terlihat, ketika pertumbuhan berubah menjadi kesejahteraan.
Investasi melahirkan pekerjaan yang layak, program sosial meningkatkan kualitas manusia, dan kekuasaan dijalankan dengan tanggung jawab. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan dua tahun pemerintahan bukan hanya seberapa jauh negara bergerak, melainkan seberapa banyak rakyat ikut maju bersamanya.
Penulis: Aryos Nivada (Pendiri Jaringan Survei Inisiatif)
Sebelumnya
