Senin, 31 Agustus 2026
Beranda / Berita / AHWA Bisa Pilih Nama Lain? Amin Tohari: Gus Kikin Sulit Tergeser

AHWA Bisa Pilih Nama Lain? Amin Tohari: Gus Kikin Sulit Tergeser

Senin, 31 Agustus 2026 08:30 WIB

Font: Ukuran: - +

Reporter : Arn

Pengamat politik sekaligus pendiri Sekolah Riset SatuKata, Dr. Amin Tohari, M.A. Foto: doc Dialeksis


DIALEKSIS.COM | Yogyakarta - Berita Dialeksis berjudul “Gus Kikin Teratas, Ketum PBNU Ditentukan AHWA” memunculkan pertanyaan di tengah publik yakni apakah KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin masih mungkin tergeser ketika penentuan akhir diserahkan kepada Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA)?

Secara formal, peluang perubahan tetap terbuka. Perolehan 472 suara menempatkan Gus Kikin sebagai calon teratas, tetapi belum otomatis menjadikannya Ketua Umum PBNU. Lima nama yang telah memperoleh persetujuan Rais Aam terpilih, KH Miftachul Akhyar, masih harus dimusyawarahkan bersama anggota AHWA.

Untuk membaca kemungkinan tersebut, Dialeksis menghubungi pengamat politik sekaligus pendiri Sekolah Riset SatuKata, Dr. Amin Tohari, M.A.

Menurut Amin, meskipun AHWA memiliki kewenangan memilih satu dari lima calon, peluang bergesernya pilihan dari Gus Kikin dinilai sangat kecil. Keunggulan suara yang terpaut jauh dari kandidat lain menjadi sinyal kuat mengenai arah aspirasi mayoritas muktamirin.

“Secara mekanisme, AHWA tentu mempunyai ruang untuk menentukan satu dari lima nama. Namun, jika membaca konfigurasi dukungan dan suasana muktamar, sangat kecil kemungkinan hasilnya berubah. Gus Kikin memperoleh dukungan yang terlalu kuat untuk diabaikan,” kata Amin kepada Dialeksis, Senin (31/8/2026).

Gus Kikin mengantongi 472 suara, jauh meninggalkan KH Zulfa Mustofa dengan 262 suara, KH Abdussalam Shohib 261 suara, KH Yahya Cholil Staquf 258 suara, serta KH Abdul Ghaffar Rozin yang memperoleh 155 suara.

Amin menilai kekuatan Gus Kikin tidak hanya bertumpu pada angka. Pengasuh Pesantren Tebuireng itu mempunyai modal genealogis, kultural, organisatoris, dan ekonomi yang relatif lengkap.

Gus Kikin merupakan cicit Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari melalui garis Nyai Khoiriyah Hasyim. Ia juga dipercaya melanjutkan kepemimpinan Pesantren Tebuireng setelah KH Salahuddin Wahid atau Gus Sholah wafat.

“Pengaruh dzuriyah dalam tradisi NU tetap besar. Gus Kikin berada dalam lingkar keluarga besar Hadratussyaikh dan mempunyai kedekatan dengan banyak tokoh Tebuireng, termasuk KH Irfan Yusuf. Namun, nasab tidak boleh dibaca hanya sebagai keistimewaan. Di dalamnya terdapat tanggung jawab moral untuk menjaga marwah dan kemandirian NU,” ujarnya.

Menurut Amin, pengalaman Gus Kikin sebagai pengusaha sukses turut menjadi nilai tambah. Kemandirian ekonomi dinilai penting agar Ketua Umum PBNU tidak mudah bergantung pada kekuatan politik maupun kepentingan eksternal.

“Tantangan PBNU ke depan tidak ringan. Ketua umum membutuhkan kemampuan manajerial, jaringan luas, dan kemandirian. Gus Kikin mempunyai pengalaman tersebut, tetapi tetap harus membuktikannya melalui tata kelola organisasi yang terbuka dan profesional,” katanya.

Amin juga membaca menguatnya Gus Kikin sebagai keinginan sebagian besar muktamirin untuk membawa NU kembali pada habitatnya sebagai jam’iyah diniyah ijtima’iyah yang menjaga jarak sehat dari politik praktis.

Dalam sejarah kepemimpinan tanfidziyah PBNU, figur yang tumbuh dari garis tradisi Tebuireng antara lain KH Abdul Wahid Hasyim dan KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

“Ada kerinduan simbolik agar NU kembali pada semangat awalnya. Bukan berarti NU harus meninggalkan politik kebangsaan, tetapi NU tidak boleh menjadi perpanjangan tangan partai atau elite politik tertentu. Politik NU harus berada pada tingkat memperjuangkan kemaslahatan umat dan bangsa,” jelas Amin.

Ia tidak menampik adanya tarik-menarik kepentingan dalam Muktamar ke-35 NU. Menurutnya, dorongan sejumlah jaringan yang bersinggungan dengan PKB serta munculnya nama Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjadi bagian dari dinamika tersebut.

Namun, Amin menegaskan pandangan itu merupakan pembacaan politik, bukan tuduhan adanya pelanggaran dalam forum muktamar.

“Ada persepsi bahwa sebagian jaringan politik ingin tetap mempunyai pintu masuk dalam penentuan kepemimpinan PBNU. Ada pula pembacaan mengenai keinginan Gus Ipul atau orang-orang di sekitarnya untuk mempertahankan pengaruh. Tetapi semua itu harus diletakkan sebagai dinamika politik yang perlu diuji secara terbuka, bukan langsung dianggap sebagai pelanggaran,” katanya.

Muktamar telah menetapkan calon Ketua Umum PBNU tidak boleh sedang menduduki jabatan politik serta tidak menjadi pengurus partai atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik dalam satu tahun terakhir. Aturan tersebut membuat Gus Ipul yang menjabat menteri serta Gus Yusuf yang masih terkena masa jeda politik tidak memenuhi persyaratan pencalonan.

Menurut Amin, ketentuan tersebut seharusnya dipahami sebagai pagar kelembagaan, bukan aturan yang sengaja diarahkan untuk menjegal figur tertentu.

“Masa iddah politik satu tahun dan larangan rangkap jabatan harus dilihat sebagai ikhtiar menjaga independensi NU. Aturan tidak boleh digunakan secara selektif. Siapa pun yang terkena ketentuan harus menerimanya, dan siapa pun yang terpilih wajib menghormati semangat di balik aturan itu,” tegasnya.

Amin mengingatkan, apabila AHWA akhirnya menetapkan Gus Kikin, kemenangan tersebut tidak boleh diterjemahkan sebagai kemenangan satu keluarga, pesantren, wilayah, maupun kelompok tertentu.

Gus Kikin, kata dia, harus merangkul seluruh kandidat dan mengakomodasi gagasan terbaik yang muncul selama muktamar. PBNU juga perlu memulihkan hubungan internal, memperkuat supremasi Syuriyah, serta memastikan Tanfidziyah bekerja sebagai pelaksana kebijakan organisasi.

“Kemenangan harus menjadi awal rekonsiliasi, bukan pembentukan faksi baru. Ketua umum terpilih perlu mengajak seluruh kekuatan kembali bekerja bersama. NU terlalu besar jika hanya dikelola untuk kepentingan satu kelompok,” ujarnya.

Karena itu, Amin menilai pertanyaan terpenting bukan hanya apakah Gus Kikin akan terpilih, melainkan apakah kepemimpinan baru mampu mengembalikan kepercayaan warga Nahdliyin.

“Prediksi saya, Gus Kikin sulit digeser. Namun, keputusan tetap berada di tangan Rais Aam dan AHWA. Siapa pun yang dipilih harus menjadikan NU lebih mandiri, teduh, inklusif, dan tidak mudah ditarik ke dalam kepentingan politik jangka pendek,” pungkas Amin.

Keyword:


Editor :
Redaksi

riset-JSI
pema - damai
dishub