DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengaku siap menjadi calon Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto. Namun, kata dia, proses tersebut harus melalui mekanisme partai yang berlaku.

"Saya kan bilang lewat mekanisme partai. Jadi lewat mekanisme partai aja," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/7/2023).

Bahlil mengatakan, setiap kader yang merasa memiliki tanggung jawab untuk mengabdi kepada partai akan siap untuk memimpin partai. "Setiap kader yang merasa bertanggungjawab untuk pengabdian kepada partai, saya pikir semuanya terpanggil. Tapi lewat mekanisme partai," ujarnya.

Menurut Bahlil, ia saat ini masih menjadi anggota Partai Golkar meskipun tidak menjabat secara struktural. Ia menyebut sempat menjabat di jajaran struktural sejak 2001 hingga 2014.

"Saya kan udah bilang dari kemarin. Kalau saya itu kalau kader saya itu dari 2001 sampe 2014 struktural. Selebihnya saya gak lagi struktural. Tapi kan saya gak pernah pindah partai," kata dia.

Sebelumnya, anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam menilai munaslub untuk menggeser posisi Airlangga dari kursi ketum Golkar sangat mungkin terjadi. Jika munaslub terjadi, ia menilai ada satu sosok yang paling tepat untuk mengantikan Airlangga, yakni Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut saat ini juga menduduki posisi Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar.

Selain Luhut, Ridwan juga menyebut nama Ketua MPR Bambang Soesatyo, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Dewan Pakar Partai Golkar pun telah mengeluarkan tiga poin rekomendasi kepada Airlangga dan DPP Partai Golkar. Pertama, Airlangga diminta segera mendeklarasikan diri sebagai bakal calon presiden paling lambat sampai akhir Agustus 2023.

Kedua, Partai Golkar diminta membentuk poros baru yang menjadi kendaraan politik Airlangga untuk pemilihan presiden 2024. Terakhir, Dewan Pakar merekomendasikan membuat program 'Airlangga Hartarto Menyapa Rakyat' untuk mensosialisasikan dirinya di berbagai daerah.

Jika rekomendasi pertama dan kedua tak terlaksana, Ridwan menilai munaslub untuk melengserkan Airlangga dari kursi ketum Partai Golkar bisa terjadi.