DIALEKSIS.COM | Jakarta - Anggota Komisi I Nurul Arifin mempertanyakan netralitas prajurit TNI di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 kepada Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Pasalnya, banyak purnawirawan TNI yang masuk ke tim sukses (timses) calon presiden dan calon wakil presiden (capres dan cawapres).

"Saya membaca timses semua capres ada tentaranya di mana-mana, ada purnawirawan, memang purna purna sih Pak, tapi sedemikian seksinya, TNI ini begitu ya. Sehingga semuanya diberikan satu kepercayaan dan jabatan-jabatan yang tinggi di tim kampanye nasionalnya para capres tersebut, kalau sudah ada TNI berarti bagaimana menjaga netralitasnya?" ujar Nurul saat rapat kerja membahas kesiapan TNI mendukung pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 bersama Komisi I DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Nurul menilai junior TNI akan tunduk pada perintah senior meskipun sudah purnawirawan. Dia mencontohkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Lodewijk F Paulus.

"Saya melihat contohnya pada sekjen saya, banyak juniornya tetap saja hormatnya seperti apa, seperti itu begitu," ucap Nurul.

Yudo merespons pertanyaan itu. Dia mengatakan tak bisa melarang purnawirawan untuk aktif di politik.

"Karena memang beliau-beliau sudah memiliki hak pilih untuk itu, menentukan haknya," ujar Yudo.

Dia mendorong para purnawirawan tak mengajak para prajurit TNI aktif terlibat dalam politik praktis. "Ya senior-senior silakan untuk sesuai dengan hak pilihnya, namun kami juga memohon untuk tidak mengajak kami-kami yang masih netral ini, karena TNI. Saya yakin beliau-beliau tahu bahwa kami ini di pihak yang netral," kata Yudo.