DIALEKSIS.COM | Jakarta - Anggaran perlindungan sosial (perlinsos) tahun depan turun 12,36% menjadi Rp 427,5 triliun dibandingkan outlook tahun ini sebesar Rp 487,8 triliun. Mengenai penurunan ini Menteri Sosial Tri Rismaharini pun angkat bicara.

Dia mengatakan ini adalah belanja perlindungan wajib sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Namun karena kondisinya sedang pandemi Covid-19 maka dikeluarkanlah bantuan sosial tunai.

"Tahun ini rencana 4 bulan, karena saat itu Covid diprediksi selesai April, namun karena ada varian delta kita jadi peak lagi," paparnya dalam konferensi pers NOTA KEUANGAN & RUU APBN 2022, Senin, (16/08/2021).

Kasus Covid-19 yang kembali naik, maka Bantuan Sosial Tunai (BST) kembali dikeluarkan selama 2 bulan. Mengenai turunnya dana bansos di tahun depan dia sebut karena penangan Covid-19 diperkirakan akan lebih baik lagi.

"Untuk pandemi kita penguatan itu, ada PPKM diturunkan BST selama 2 bulan. Turunnya karena prediksi di mana Covid itu akan bisa selesai, maksudnya akan lebih baik lagi," paparnya.

Dia optimis penanganan Covid-19 akan lebih baik karena vaksin sudah berjalan. "Vaksin sudah hampir tuntas, hitung-hitungan ini yang jadi planning," jelasnya.

Pemerintah menekankan, anggaran ini bisa berubah atau naik dibandingkan yang ditetapkan saat ini sejalan dengan perkembangan Covid-19 di Indonesia.

Sebab, anggaran perlinsos memang ditujukan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat melalui berbagai jenis seperti bantuan sosial sembako hingga subsidi listrik. Program tersebut sudah dilakukan sejak tahun lalu dan akan dilanjutkan di tahun depan.

"Untuk mengantisipasi kebutuhan tambahan anggaran perlindungan sosial, maka alokasi tersebut dalam pelaksanaannya dapat meningkat sejalan dengan perkembangan penanganan dampak pandemi Covid-19," tulis dokumen RAPBN 2022 beserta nota keuangannya yang dikutip Senin (16/8/2021).

Sebagian besar anggaran perlindungan sosial tahun depan akan dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat yaitu melalui belanja K/L dan Non K/L.

Berikut daftar program yang akan dilanjutkan di tahun 2022:

1. Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta KPM, sebesar Rp 28,709 triliun

2. Program Kartu Sembako bagi 18,8 juta KPM, sebesar Rp 45,12 triliun

3. Program Indonesia Pintar bagi 20,2 juta siswa, sebesar Rp 11,13 triliun

4. Program KIP Kuliah bagi 650,6 ribu mahasiswa, sebesar Rp9,662 triliun

5. Bantuan iuran PBI JKN bagi 96,8 juta jiwa, sebesar Rp 46,464 triliun

6. Subsidi listrik kepada 37,9 juta pelanggan, sebesar Rp 56,479 triliun

7. Subsidi LPG tabung 3 Kg dengan volume 8,0 juta Metrik Ton, sebesar Rp 66,254 triliun

8. Program Kartu Prakerja, sebesar Rp 11 triliun

9. Penyaluran subsidi bunga KUR sebesar Rp23,1 triliun

10. Dukungan Pemerintah untuk Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagai amanat UU Cipta Kerja

11. Bantuan langsung tunai (BLT) desa kepada 7,55 juta keluarga di pedesaan, sebesar Rp 27,2 triliun.[CNBC Indonesia]