DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh akan mengusulkan pertambangan rakyat untuk mengatasi pertambangan ilegal yang selama ini banyak di Aceh.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Mineral dan Batu Bara ESDM Aceh, Khairil Basyar disela-sela diskusi publik Aceh Resource & Development (ARD) terkait pro kontra perizinan tambang emas di Beutong Ateuh Nagan Raya, di Banda Aceh.

"Kita punya wacana untuk menerbitkan wilayah pertambangan untuk rakyat di sejumlah titik yang ada pertambangan PETI," tuturnya.

Khairil mengatakan untuk menerbitkan pertambangan rakyat bukan hal yang mudah karena harus ada diterbitkan dahulu data-data potensi tambang di kawasan tersebut.

Jika sudah cukup data-data yang sudah dipetakan oleh pemerintah kabupaten setempat maka baru bisa diusulkan kepada pemerintah pusat sebagai kawasan pertambangan rakyat.

"Mungkin ini pemerintah Kabupaten yang harus siapkan. Jika memang segala persiapan yang dibutuhkan sudah cukup maka baru bisa kita usulkan kepada pemerintah pusat. Tentunya ini tidak tumpang tindih dengan wilayah izin lainnya," ujarnya.

Hingga saat ini, belum ada wilayah yang direkomedasikan menjadi pertambangan rakyat karena masih banyak hal-hal yang harus dicarikan solusi dan masih banyak kendala. 

Hal ini dikarenakan memang masyarakat ini permasalahan sangat konkret dan sangat banyak pihak yang harus dilibatkan.

"Sebenarnya kemarin kita wacanakan wilayah Aceh Barat dan Nagan Raya menjadi pilot project untuk wilayah yang akan kita jadikan sebagai wilayah legal dari aktivitas tambang," pungkasnya.