DIALEKSIS.COM | Jakarta - Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (nonaktif) Giri Suprapdiono mengungkap sejumlah ruang khusus yang disiapkan saat proses wawancara terhadap para pegawai yang mengikuti alih proses menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Giri belakangan mengaku mendapati 47 dari 75 pegawai yang masuk ruangan tersebut dinyatakan tak lulus asesmen, termasuk dirinya dan Novel Baswedan. Dia menyebut, 47 pegawai yang dinyatakan tak lulus itu sebagian besar menjalani wawancara di ruang 1, 2, dan 3 dari total 30 ruangan yang disiapkan.

"Setelah kita tanya dari 75 pegawai ini, dari 75 yang menjawab sekitar 47 orang yang ditanya mereka diwawancarai di ruang nomor 2, 13 orang," kata Giri di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (4/6).

"Dari penyusunan ruang sudah menunjukkan bahwa orang yang lulus hanya di ruang tertentu padahal ruanganya ada 30 ruangan," imbuhnya.

Selain ruangan khusus, sejumlah pegawai yang tak lulus, termasuk dirinya, juga mengikuti proses wawancara relatif lebih lama dibanding peserta wawancara yang lain. Dari rata-rata 10 menit wawancara, ia menjalani proses wawancara hingga 2,5 jam.

Bahkan, katanya, sebelum menjalani proses wawancara, Giri mengaku terlebih dahulu menunggu hingga dua jam dalam ruangan.

"Pertanyaan-pertanyaan juga berbeda-beda. Ada yang ditanya 10 menit. Ada yang 2,5 jam. Bahkan saya menunggu di ruang kosong sendirian sebelum diwawancara selama 2 jam," katanya.

Lebih lanjut, ia mengaku tambah heran saat dirinya dinyatakan 'merah' dan tak lagi bisa dibina. Padahal, sejumlah lembaga seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) maupun Densus Anti-teror Polri, justru mengklaim berhasil mendidik para pelaku teror.

"Orang-orang kayak saya mengajar antikorupsi 16 tahun dicap labeling tidak bisa dibina. Teroris saja bisa dibina," kata dia.

"Anggota DPR Pak Asrul mengatakan bahwa teroris oleh BNPT, oleh densus masih bisa dibina. Kita gegara tes yang hanya berapa jam, ditanya sesuai yang kontroversial kemudian kita dinyatakan harus keluar dari lembaga ini," imbuhnya.

Firli sebelumnya membantah bahwa dirinya telah menarget sejumlah pegawai melalui asesmen atau tes wawasan kebangsaan (TWK). Ia mengaku tak memiliki kepentingan untuk melakukan itu.

"Apa kepentingan saya membuat lis orang?" kata Firli kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (3/6).[CNN Indonesia]