Anggota DPRK Banda Aceh dari Partai Amanat Nasional, Musriadi. Foto: net

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Peningkatan kasus HIV/AIDS di Banda Aceh dalam beberapa tahun terakhir memicu kekhawatiran kalangan legislatif setempat. Anggota DPRK Banda Aceh dari Partai Amanat Nasional, Musriadi, mendesak pemerintah kota untuk mengambil langkah konkret dan edukasi intensif dalam mengatasi masalah ini.

"Data dari Dinas Kesehatan menunjukkan total kasus HIV/AIDS di Banda Aceh sejak 2008 hingga 2024 sudah lebih dari 400 kasus. Tahun 2024 saja ada 64 kasus baru," ujar Musriadi kepada Dialeksis.com (11/06/2024).

Ia menyebut kelompok lelaki seks lelaki (LSL) menjadi kelompok dengan jumlah kasus terbanyak. Musriadi menilai peningkatan kasus ini didorong oleh perilaku berisiko dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang HIV/AIDS.

Karena itu, Musriadi menekankan pentingnya langkah-langkah kongkret dari pemerintah seperti regulasi pencegahan dan penanganan kasus HIV/AIDS. 

"Kita perlu ada regulasi yang jelas mencakup pencegahan, penanganan, dan dukungan bagi penderita," ucapnya.

Musriadi juga mendorong program identifikasi dan skrining yang masif serta intensifikasi edukasi, khususnya bagi kaum milenial dan Gen-Z. 

"Edukasi adalah kunci utama agar mereka memahami bahaya HIV/AIDS dan cara mencegahnya," tegasnya.

Selain itu, kata Musriadi, dibutuhkan pula alokasi anggaran memadai. Ia mendorong pemerintah untuk duduk bersama dengan Dinas Kesehatan mengkaji regulasi, anggaran dan pengetahuan terkait HIV/AIDS yang dimiliki.

Musriadi menyoroti perlunya penguatan Komite Penanggulangan HIV/AIDS di tingkat kota yang telah dibentuk pemerintah.

"Lembaga itu harus diperkuat dan didukung inovasi dari Dinkes untuk menghadapi tantangan ini," ujarnya.

Anggota dewan itu menilai kolaborasi kuat antarpihak menjadi kunci dalam menangani HIV/AIDS di Banda Aceh. 

"Kita butuh kolaborasi pemerintah, DPRK dan masyarakat. Dengan langkah konkret dan dukungan tepat, kita bisa menekan angka kasus dan ciptakan lingkungan lebih sehat," pungkasnya.