DIALEKSIS.COM | Jakarta - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) meminta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menjadikan positivity rate atau tingkat positivitas kasus Covid-19 sebagai pertimbangan dalam kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM).

Sekretaris Jenderal FSGI Heru Purnomo menilai kebijakan PTM tidak bisa disamaratakan untuk semua sekolah dan daerah. Menurutnya, pemerintah harus menunda PTM jika sebuah daerah memiliki positivity rate yang tinggi.

"Harus hati-hati dalam melaksanakan PTM di sekolah. Ketika positivity rate di atas 10 persen, maka jangan gegabah untuk membuka sekolah karena faktor risikonya," kata Heru ketika dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (21/6).

Pernyataan tersebut ia sampaikan menyoroti positivity rate nasional yang melonjak tinggi beberapa waktu ke belakang. Mengutip data Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, secara nasional positivity rate sepekan ini mencapai 38,2 persen. Di Jakarta, positivity rate mencapai 25,2 persen.

Kegiatan uji coba PTM di DKI Jakarta diputuskan ditunda sementara karena tingginya kasus covid-19. Heru mengatakan rencananya uji coba dilakukan sampai akhir pekan ini untuk memutuskan kebijakan PTM di tahun ajaran baru.

Heru mengatakan keleluasaan melanjutkan maupun menunda PTM seharusnya diberikan kepada pemerintah daerah dan sekolah dengan mempertimbangkan kondisi penularan virus di lingkungannya.

Ia pun tidak menginginkan jika pemerintah pusat memutuskan menunda PTM di seluruh sekolah karena positivity rate nasional tinggi. Menurutnya kebijakan itu tidak efektif untuk sekolah di zona hijau.

"Di dalam PTM jangan ada penyeragaman. Kalau kondisi positivity rate [tinggi] seperti secara nasional lalu semua sekolah dihentikan, itu kan juga tidak bijak," tuturnya.

Sebelumnya, pemerintah mendorong sekolah mulai dibuka setelah vaksinasi covid-19 terhadap guru dan tenaga kependidikan rampung. Nadiem menargetkan seluruh sekolah sudah dibuka pada Tahun Ajaran 2021/2022.

Melalui perubahan SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19, pemerintah mewajibkan semua sekolah membuka opsi PTM setelah vaksinasi rampung.

Nadiem pun mengizinkan sekolah dibuka meski guru dan tenaga kependidikan belum divaksin. Ia mengatakan kebijakan PTM terbatas sebenarnya sudah didorong sejak Januari 2021.

"Target kita sampai akhir Juni [vaksinasi guru dan tenaga kependidikan selesai], sehingga di minggu kedua, ketiga Juli tahun ajaran baru akan mulai. Semua sekolah seharusnya sudah melakukan tatap muka secara terbatas," kata Nadiem, Rabu (3/3).[CNN Indonesia]