DIALEKSIS.COM | Jakarta - Sekretaris Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mendorong Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjalankan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penyelesaian polusi udara. Presiden sempat mendorong sistem work from home (WFH) berlaku di Ibu Kota.

"Pemprov (pemerintah provinsi) harus patuh pada seruan Pak Jokowi demi kesehatan warga DKI," kata Sekretaris Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana dalam keterangan tertulis, Selasa (15/8/2023).

 William mengatakan Heru mesti menyosialisasikan kebijakan itu kepada seluruh institusi. Baik itu swasta maupun sekolah-sekolah.

"Pak Jokowi juga perlu mengeluarkan semacam perpres (peraturan presiden) atau keppres (keputusan presiden) agar Jakarta dan daerah penyangga patuh pada seruan WFH," ujar dia.

William mengutip data Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Sebanyak 100 ribu dari 11 juta warga terserang infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) batuk dan pilek akibat buruknya kualitas udara di Jakarta.

"Ini sudah saatnya WFH diberlakukan, bahkan darurat WFH," tegas anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta itu. 

Sebelumnya, Jokowi bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menggelar rapat terbatas (ratas) terkait polusi udara Jabodetabek. Rapat dilakukan di Istana Presiden, Jakarta Pusat, Senin (14/8/2023).

Hasil dari ratas tersebut, Jokowi mempertimbangkan opsi kelonggaran untuk para pekerja agar bisa bekerja dari rumah (work from home) atau WFH. Ia mengatakan pemerintah perlu cawe-cawe dengan mendorong kantor untuk kembali melaksanakan WFH. 

“Jika diperlukan, kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working--work from office, work from home,” kata Jokowi di Istana, Jakarta, Senin (14/8/2023).