DIALEKSIS.COM | Jakarta - Akses keuangan formal yang belum banyak dikenal pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) membuat para penyedia layanan pinjaman online (pinjol), rentenir, hingga para peminjam ilegal beraksi menawarkan solusi instan pada urusan permodalan. Hal tersebut menjadi sorotan Anggota Komisi VI DPR Edhie Baskoro Yudhoyono atau yang akrab disapa Ibas.

“Miris kita mendengar masih banyak UMKM atau masyarakat kecil kita dikejar kejar para pinjol, rentenir, dan para peminjam ilegal yang sampai sampai melibatkan debt collector, apalagi di saat seperti sekarang ini, di masa pandemi yang masih menyisakan ketidakpastian membuat usaha mereka pun sulit berkembang. Alhasil, pendapatan mereka menurun dan utang melilit di depan mata; bahkan ekstremnya sampai bangkrut. Nauzubilahminzalik. Semoga tidak ada yang terjadi di Pacitan,” kata Ibas dalam “Sosialisasi Program Integrasi Ekosistem Ultra Mikro” secara virtual, Jumat (4/6/2021).

Acara diselenggarakan di Hotel Permata, Pacitan dan dihadiri langsung Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji. Ibas berkomitmen terus berupaya menjawab kebutuhan ekonomi masyarakat. Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VII tersebut menyatakan sebanyak 60 juta orang di Tanah Air merupakan pelaku UMKM dengan jumlah modal Rp 1 juta hingga Rp 50 juta.

Dari jumlah itu, menurut Ibas, sebanyak 80% UMKM belum memiliki akses lembaga keuangan formal. Masih banyak juga UMKM yang belum tergabung dalam organisasi dan kemitraan. Melalui jaring aspirasi yang sudah dilaksanakan sejauh ini, menurut Ibas, ada tiga tantangan kerap disampaikan langsung para pelaku UMKM, yakni akses pembiayaan, akses pemasaran terbatas, dan tantangan adopsi teknologi minim.

“Untuk akses pembiayaan, UMKM perlu kepastian akses pembiayaan sebagai bagian dari inklusi keuangan, selain tentunya KUR yang sejak era Bapak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) telah ada dan terus ditingkatkan. Kemudian, untuk akses pemasaran yang terbatas, UMKM perlu perluasan akses pasar, termasuk keterlibatan dalam organisasi dan kemitraan usaha. Terakhir, soal pemanfaatan atau adopsi teknologi yang minim, UMKM memerlukan akses dan pelatihan untuk penguatan SDM usaha,” papar ketua Fraksi Partai Demokrat tersebut.

Kemudian, untuk menjaring aspirasi pelaku usaha untuk mendapatkan keuangan inklusif dan demi menuju kesejahteraan keadilan sosial, Ibas menyampaikan bahwa hadirnya kegiatan ini tidak lain untuk melakukan sosialisasi integrasi ekosistem ultra mikro yang berkolaborasi dengan BUMN seperti BRI, PNM, dan Pegadaian. Hal ini dalam rangka menjawab tantangan dan untuk mempercepat kebangkitan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 dengan status sehat, legal, dan aman.

Sebagai wakil rakyat, Ibas menegaskan keinginan dan komitmennya dalam memajukan para pelaku UMKM untuk pemulihan ekonomi nasional.

“Mas Ibas akan terus memberikan dukungan secara penuh termasuk dengan pemerintahan provinsi dan kabupaten. Mereka, baik ultra, mikro, dan kecil harus terus dibantu; dibantu pembiayaannya; dibantu permodalannya; dan dibantu investasinya. Dengan konsep maju bersama, usaha ultra, mikro, dan kecil naik kelas,” tegas Ibas.

Setelah program sosialisasi selesai dilaksanakan, Ibas berharap agar materi yang disampaikan dapat memberikan pemahaman terkait literasi keuangan agar pelaku UMKM dapat lebih mengerti tentang akses pengelolaan kredit usaha yang cepat, mudah, murah, dan aman.

Ibas mengingatkan agar para pelaku UMKM dapat benar-benar memahami semua materi yang disampaikan. Ke depan, bila usaha yang dijalankan telah sukses, menurut Ibas, para pelaku UMKM dapat membedakan mana modal usaha untuk melanjutkan usaha dan mana hasil keuntungan yang bisa digunakan secara baik dan tepat.

“Jangan terlalu konsumtif yang akhirnya mengganggu pembukuan atau keuangan usaha, nggiih,” demikian Ibas.[Beritasatu.com]