DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Informasi terkini Pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum juga kunjung menyepakati jadwal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Pemerintah dan KPU memiliki beda pandangan soal jadwal pencoblosan.  

Pemerintah mengusulkan Pemilu digelar 15 Mei 2024, sementara KPU memilih pelaksanaannya pada Februari 2024. 

Disisi lain publik menunggu kepastian jadwal pelaksanaan sebab apabila kedua pihak masih belum menemukan kata sepakat soal kapan Pemilu akan digelar. Dipastikan jadwal maka dikhawatirkan Pemilu 2024 berlangsung molor. 

Menyingkapi perihal kejelasan jadwal pelaksanaan Pemilu 2024. Direktur Eksekutif Jaringan Survey Inisiatif (JSI) Ratnalia Indrasari mendesak agar Pemerintah dan KPU satu pandangan dalam hal jadwal Pemilu 2024.

Dirinya mengkhawatirkan apabila jadwal Pemilu 2024 menggantung maka akan ada nuansa politis yang berujung pada mekanisme pemungutan suara atau voting untuk penentuan jadwal pencoblosan ketika  dibahas dan ditetapkan DPR melalui Komisi II.

“Penentuan jadwal Pilkada merupakan hak konstitusi rakyat dalam aspek pemenuhan demokrasi. Jadwal Pemilu perlu segera ditetapkan karena menyangkut persiapan dari sisi penyelenggara agar dapat menyiapkan secara matang langkah-langkah strategis menghadapi satu penyelenggaran Pemilu dan Pemilihan serentak di tahun 2024.” pungkas ratnalia kepada dialeksis.com (4/11/2021). (ASY)