DIALEKSIS.COM | Jakarta - Realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk penanganan dampak Covid-19 sepanjang 2020 mencapai Rp576 triliun. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyerap lebih besar ketimbang insentif untuk korporasi swasta.

Pada tahun ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, pemerintah menyediakan anggaran PEN hingga Rp699 triliun, atau Rp4 triliun lebih banyak dari alokasi anggaran tahun lalu.

Menurut Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2020 yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), alokasi terbesar dana PEN tahun lalu digunakan untuk perlindungan sosial yang mencapai Rp230 triliun atau 33,1 persen dari total anggaran. Porsi terbesar kedua jatah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), yaitu 16,7 persen.

Pada tahun ini, seperti dijanjikan Menteri Keuangan, jatah UMKM dan korporasi bakal dipangkas. Prioritas alokasi anggaran untuk kesehatan dan perlindungan sosial.

Untuk dunia usaha di luar UMKM, BUMN termasuk yang mendapatkan jatah besar pada tahun lalu. Bahkan dibandingkan dengan insentif untuk korporasi swasta, yang seluruhnya berupa fasilitas pajak, jatah untuk BUMN tetap lebih tinggi.

Salah satu jatah BUMN berupa penyertaan modal negara (PMN) yang nilainya mencapai Rp24,1 triliun. Selain itu, ada pula pinjaman dari pemerintah kepada BUMN yang sebesar Rp19,7 triliun. Secara keseluruhan, suntikan dana untuk perusahaan pelat merah pada tahun lalu mencapai Rp60,7 triliun.

Sedangkan untuk korporasi swasta, realisasi dari seluruh insentif yang diterima mencapai Rp58,4 triliun. Sebagian besar berupa pengurangan angsuran Pajak Penghasilan (PPh) 25 yang Rp20,6 triliun atau 35,3 persen dari total realisasi insentif untuk dunia usaha.

Besarnya suntikan dana untuk BUMN rupanya masih belum memuaskan. Tahun ini, Menteri BUMN Erick Thohir mengajukan penambahan penyertaan modal negara (PMN) Rp33,9 triliun untuk tiga BUMN: Waskita Karya, Hutama Karya dan Kereta Api Indonesia.[Lokadata]