Ketua Lembaga Kajian dan Kemitraan Strategis (LKKS) Muhammadiyah Aceh, Masri Amin, SE, M.Si. Foto: for Dialeksis.com

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Lembaga Kajian dan Kemitraan Strategis (LKKS) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh, Masri Amin, SE, M.Si, mengutuk keras ancaman elektronik yang diterima oleh Dr. Usman Lamreung, akademisi Universitas Abulyatama Aceh sekaligus Sekretaris LKKS. 

Ancaman tersebut muncul setelah Dr. Usman menyampaikan kritik terhadap kebijakan publik di Aceh. Peristiwa ini dinilai sebagai bentuk pembungkaman kebebasan warga negara dalam berbangsa dan bernegara.

“Ancaman ini menunjukkan ketidakdewasaan dalam berdinamika di ruang diskusi publik. Sebagai akademisi, Dr. Usman kerap memberikan respon kritis terhadap persoalan publik sebagai bentuk tanggung jawab intelektual. Tindakan seperti ini tidak boleh dibalas dengan kekerasan, baik fisik maupun verbal, apalagi melalui ancaman,” tegas Masri Amin kepada Dialeksis melalui keterangan tertulisnya, Minggu (19/01/2025).

Dr. Usman Lamreung menerima pesan elektronik bernada ancaman pada Jumat lalu (17/1). Pesan tersebut berisi narasi lokal Aceh yang ditafsirkan sebagai peringatan terselubung agar Dr. Usman berhenti mengkritik kebijakan publik. Menurut Dr. Usman, ancaman ini diduga berasal dari pihak-pihak yang merasa terganggu oleh kritiknya.

“Ketika tekanan terhadap diskusi publik dan kebebasan berbicara dilakukan, bukan hanya demokrasi yang terancam, tetapi juga peluang untuk melahirkan gagasan-gagasan baru demi perbaikan masyarakat akan hilang. Ini adalah sebuah kemunduran yang membahayakan masa depan,” lanjut Masri Amin.

Kronologi Kejadian

Peristiwa bermula pada Jumat siang (17/1/2025), tidak lama setelah pencopotan Sulaimi dari posisi Sekretaris Daerah Aceh Besar. Seseorang mengirimkan foto pelantikan Sulaimi ke WhatsApp Dr. Usman. Dalam percakapan tersebut, Dr. Usman merespon santai dengan bertanya “Sebagai peu? (sebagai apa Sulaimi dilantik?)” Namun, alih-alih menjawab, pengirim pesan memperkenalkan diri dengan nada tegas dalam bahasa Aceh.

“Nyoe nomor lon (ini nomor saya), Pak Usman Lamreung beh,” tulis pengirim pesan. Tidak lama berselang, pengirim pesan mengirimkan pesan lain yang berbunyi, “Menyo na saket eik tengoh malam ne tlpn lon (kalau mau buang air besar tengah malam, telpon saya).” Pesan tersebut disertai dua emotikon senyum.

Dr. Usman, yang saat itu sedang mengajar, hanya merespon singkat. Namun, setelah membaca ulang pesan tersebut, ia menduga ada maksud tertentu di balik ancaman tersebut. Dalam tradisi masyarakat Aceh, narasi seperti ini sering dimaknai sebagai peringatan untuk berhati-hati.

“Kalimat itu seperti ingin menunjukkan kehebatan atau otoritas tertentu, seperti menyampaikan, ‘Ini hasil kerja saya,’” ujar Dr. Usman. Meskipun demikian, ia memilih untuk tidak ambil pusing dan menganggap ancaman ini sebagai pekerjaan orang iseng.

Pentingnya Penegakan Hukum

Masri Amin menyerukan aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti kasus ini. 

“Apapun dalihnya, ancaman elektronik seperti ini adalah tindakan pengecut yang mencederai demokrasi. Penegakan hukum harus dilakukan untuk memastikan ruang publik tetap aman bagi semua,” ujarnya.

Masri Amin juga menekankan pentingnya menjaga suasana demokratis dan kondusif dalam ruang diskusi publik. 

“Jika ada pihak yang keberatan dengan kritik Dr. Usman, gunakanlah hak yang sama dalam ruang diskusi. Jangan memilih jalan pengancaman. Jika tidak siap dikritik, jangan menjadi pejabat publik yang digaji dari uang rakyat,” pungkasnya.

Imbauan untuk Masyarakat

Peristiwa ini menjadi pengingat penting bagi semua pihak untuk menjaga ruang diskusi publik yang sehat dan produktif. Demokrasi, menurut Masri Amin, hanya dapat tumbuh subur jika masyarakat memiliki kebebasan untuk menyampaikan gagasan tanpa rasa takut. 

“Kita semua memiliki tanggung jawab membangun suasana yang kondusif agar berbagai ide konstruktif lahir untuk kesejahteraan bersama,” tutupnya.