Kompolnas Awasi Pengamanan Pendaftaran Peserta Pemilu 2024
Font: Ukuran: - +
Reporter : Zulkarnaini
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kompolnas RI ikut memantau langsung pengawasan pengamanan pendaftaran calon peserta Pilpres 2024 yang dilakukan oleh Polri.
Monitoring tersebut langsung dilakukan di lapangan oleh Komisioner Kompolnas Pudji Hartanto Iskandar di Pos Pengamanan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Kamis (19/10/23). Pengawasan pengamanan itu dilakukan sebagai wujud tugas dan fungsi Kompolnas RI.
“Kompolnas sebagaimana sesuai tugas dan tanggung jawab di antaranya monitoring tugas pengamanan yang dilakukan Polda Metro Jaya dalam rangkaian tahapan pemilu, yaitu saat ini pendaftaran capres dan cawapres pada hari pertama pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud,” kata Komisioner Kompolnas Pudji Hartanto Iskandar dalam keterangannya yang diterima DIALEKSIS.COM, Jumat (20/10/23).
Menurutnya, dalam pengamanan tersebut, secara keseluruhan situasi kondusif, aman, dan damai. Namun, memang ada peristiwa pencopetan yang kemudian dapat ditangani Polda Metro Jaya dengan sigap.
“Ada dijumpai copet, tertangkap dengan kesigapan Polri dan petugas relawan pelaku tidak sempat dihakimi masa,” jelasnya.
Dari pengamanan tahapan pemilu itu, ia meminta jajaran Polda Metro Jaya untuk selalu memberikan imbauan kepada masyarakat dalam kondisi ramai harus waspada. Keikutsertaan masyarakat dalam menjaga kamtibmas sangat penting.
“Hal lain, masih terlihat anak-anak yang ikut dalam kegiatan tersebut. Sehingga ini perlu diingatkan kembali agar mencegah dari hal-hal tidak diinginkan,” ungkapnya.
Sebelumnya diberitakan, Operasi Mantap Brata 2023-2024 resmi dimulai sejak 19 Oktober 2023 diawali dengan pelaksanaan pengamanan pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden peserta Pemilu 2024 di KPU RI, Jakarta.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen. Pol. Sandi Nugroho mengatakan, Polri mengerahkan personel pengamanan pendaftaran capres/cawapres melibatkan satuan tugas daerah (Satgasda) Polda Metro Jaya.
“Total pengamanan personel Satgasda Polda Metro Jaya sebanyak 2.062 personel,” ungkap Kadiv Humas di Jakarta, Kamis (19/10/23).
Dalam mengamankan kegiatan pendaftaran capres/cawapres, Polri melalui Satgasda Polda Metro Jaya menggelar kekuatan di beberapa lokasi meliputi Gedung KPU RI, pengamanan arus lalu lintas sekitar Gedung KPU RI. Selain itu, pengamanan di area tempat paslon melakukan deklarasi dan bergerak menuju KPU RI yang terbagi dua, yakni sektor B 7 C meliputi area Nasdem Tower-Taman Suropati, tempat titik keberangkatan pasangan calon Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.
Sedangkan sektor D meliputi area Tugu Proklamasi, tempat pasangan calon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD deklarasi pendaftaran. Adapun jumlah personel yang dikerahkan, yakni pengamanan gedung KPU RI sebanyak 61 personel, rekayasa lalu lintas di sekitar gedung KPU RI sebanyak 77 personel.
“Kemudian pengamanan Sektor B 7 C meliputi area Nasdem Tower-Taman Suropati sebanyak 280 personel dan sektor D area Tugu Proklamasi sebanyak 125 personel,” ungkapnya.
Operasi Mantap Brata 2023-2024 melibatkan 261.695 personel kepolisian dari tingkat Mabes Polri hingga polda jajaran seluruh Indonesia yang bertugas mengamankan semua tahapan Pemilu. Operasi kepolisian terpusat ini berlangsung selama 222 hari dimulai dari tanggal 19 Oktober 2023 sampai 20 Oktober 2024 (74 hari di tahun 2023 dan 148 hari di tahun 2024).
Selain itu, Polri juga menyiapkan 2.000 personel Brimob polda, serta 8.500 personel Dalmas Nusantara yang siap dimobilisasi kapanpun dan dimanapun di seluruh wilayah Indonesia.
Operasi Mantap Brata memiliki tujuan untuk menciptakan keamanan, kelancaran dan ketertiban pada setiap tahapan serentak Pemilu Tahun 2024.
Dalam Operasi Mantap Brata 2023-2024, Polri juga bersinergi dengan pemangku kepentingan terkait pengamanan Pemilu 2024, yakni TNI, kementerian, lembaga, instansi terkait serta mitra Kamtibmas.
Sebagaimana diamanatkan oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo dalam apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata 2023-2024 di Lapangan Monas bahwa Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi terbesar yang akan menjadi bukti kematangan demokrasi Indonesia dan sekaligus menjadi titik penentuan masa depan bangsa.