DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menggelar dialog interaktif dengan tiga organisasi keagamaan Indonesia, yakni Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) dan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin).

Dalam dialog tersebut, Mahfud banyak menangkap kritik dan masukan yang konstruktif dari ormas tiga agama itu, agar pemerintah lebih bisa maksimal dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19.

Salah satunya dari Ketua Umum Dewan Rohaniawan/Pengurus Pusat Matakin Xs Budi S Tanuwibowo. Ia menilai bahwa untuk mengatasi pandemi Covid-19 ini harus ada upaya kolektif dari semua pihak, termasuk para tokoh lintas agama di Indonesia.

"Ini harus dilakukan serentak. Semua tokoh agama, kami siap dilibatkan. Jangankan hanya pembekalan, doa kita lakukan di mana-mana. Tapi doa tanpa kerja nyata pasti sia-sia," kata Budi pada, Kamis (29/7/2021), seperti dikutip siaran pers Kemenko Polhukam.

Ia juga mengingatkan kepada semua tokoh agama agar tidak offside di dalam bersikap. Salah satunya adalah dengan memberikan pernyataan yang salah apalagi bukan berasal dari keahliannya.

"Urusan virus ini menjadi ranahnya ilmu pengetahuan. Kita sebagai pemimpin agama jangan memberikan informasi keliru bahwa dengan doa itu selesai, nyatanya tidak," tuturnya.

Budi juga berpesan agar pemerintah agar lebih perhatian terhadap penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat. Jangan sampai ada oknum tertentu yang memanfaatkan situasi sulit ini untuk keuntungan pribadi.

"Soal bansos, kita bersyukur di mana-mana ada donatur baik hati yang menyumbang, tapi kami mohon pak menko agar jangan sampai ada kebocoran. Apalagi Bu Mensos (Menteri Sosial Tri Rismaharini) sampai marah-marah ya. Ya karena di dunia ini banyak malaikat tapi banyak pula setannya yang tega melihat penderitaan rakyat," pungkasnya.

Mahfud menyatakan pemerintah akan terus mengawasi penyaluran bansos kepada rakyat. Namun ia memberikan informasi di dalam acara dialog tersebut bahwa penggunaan anggaran untuk penanggulangan Covid-19 masih belum maksimal. Bahkan sejauh ini mayoritas anggaran pemerintah daerah baru 20% saja yang digunakan.

"Sebelum kita ke sini ada rapat, salah satu keluhan dan catatan Presiden (Joko Widodo) yang disampaikan kepada menteri-menteri, bahwa anggaran Covid-19 sampai akhir Juli ini belum ada yang serap lebih dr 20 persen. Ini sudah akhir Juli. Jadi baru sedikit sekali. Makanya kita sedang cari bagaimana mengatasi ini," kata Mahfud.

Selain itu, Mahfud juga menyampaikan terima kasih atas berbagai masukan dan kritikan yang disampaikan oleh Walubi, Matakin dan PHDI. Ia banyak mencatat untuk dikoordinasikan dengan jajaran menteri yang lain termasuk kepada Jokowi untuk ditindaklanjuti lebih jauh.[CNBC Indonesia]