Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menegaskan bahwa arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait  pelarangan pejabat pemerinta untuk tak menggelar buka puasa bersama (bukber) bukan mencerminkan pemerintah anti-Islam. 

“Wah, mana ada pemerintah anti-Islam, semua itu diurus [pemerintah] dari lahir sampai mati. Ibadah haji diurus, syahadat diurus, salat diurus, semua diurus,” katanya, Jumat (23/3/2023). 

Lebih lanjut, dia justru menilai bahwa surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 perihal arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama itu juga tidak menimbulkan kontroversi. 

“Tidak ada kontroversi, siapa bilang? Tidak ada kontroversi,” katanya.

Meski begitu, dia menganjurkan agar sebaiknya dana berbuka puasa bersama oleh pejabat pemerintahan bisa diberikan kepada fakir miskin sehingga lebih bermanfaat. 

“Jadi kalau tidak buka bersama, bisa digunakan untuk santunan fakir miskin, untuk yatim piatu, kan lebih bermanfaat, lebih berguna,” pungkasnya.

Senada, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) juga sepakat apabila Presiden mengeluarkan larangan buka puasa bersama pada Ramadan tahun ini bagi menteri dan pejabat negara. 

Menurutnya, upaya meniadakan buka puasa bersama sejalan dengan kebiasaan warga nahdliyin yang merasa sumpek apalabila menerima undangan untuk berbuka puasa bersama. 

"Kalau orang NU ini sebenarnya sumpek diajak buka bersama itu. Kami itu kalau di NU kegiatan habis salat Magrib itu siap-siap tarawih, habis tarawih baru kegiatan. Buka bersama itu sumpek. Saya sendiri paling takut kalau puasa diundang buka puasa bersama, paling takut saya," katanya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (24/3/2023). 

Lebih lanjut, Gus Yahya juga mempertanyakan tujuan dari pelaksanaan buka puasa bersama. Menurutnya, umat Islam seharusnya lebih fokus berbagi dengan kaum fakir miskin dalam rangka menambah pahala saat Ramadan. 

"Ya selama ini orang bikin buka bersama tuh apa sih yang dilakukan? Kalau bagi-bagi ke kaum fakir miskin, nah itu saya kira penting. Bagi-bagi buka untuk fakir miskin, untuk orang yang terjebak macet di jalan, dan sebagainya, saya kira penting. Ya bagi-bagi saja, bagi-bagi. Nggak usah bikin seolah-olah kita jadi pesta besar makan-makan. Ndak perlu saya kira," ujarnya. 

Sebelumnya, pihak Istana memberikan penjelasan terkait arahan Presiden RI Ke-7 tersebut yang melarang pejabat dan pegawai pemerintah untuk mengadakan buka puasa bersama. 

Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mewakili pihak Istana menyampaikan larangan itu hanya ditujukan kepada para menteri hingga kepala lembaga. 

"Saya perlu menjelaskan surat yang dikeluarkan oleh Sekretariat Kabinet berkaitan dengan buka puasa bersama. Yang pertama, buka puasa itu, atau arahan Presiden itu, hanya ditujukan kepada para menko, para menteri, kepala lembaga pemerintah," katanya dalam pernyataan pers di akun YouTube Setpres, Kamis (23/3/2023). 

Dia memastikan bahwa larangan ini tidak berlaku untuk masyarakat umum. Sehingga, masyarakat tetap diberi keleluasaan untuk melakukan buka puasa bersama. "Yang kedua, hal ini tidak berlaku bagi masyarakat umum sehingga dengan demikian masyarakat umum masih diberi kebebasan untuk melakukan atau menyelenggarakan buka puasa bersama," ujarnya. 

Apalagi, Pramono melanjutkan bahwa saat ini pejabat pemerintah banyak disorot oleh masyarakat. Pejabat dianjurkan untuk buka puasa bersama secara sederhana.