Foto: TribunGayo.com

DIALEKSIS.COM | Nasional - Di sela kesibukan kunjungan spesifik di Sumedang Jawa Barat, Jumat (21/10/2022), Mendagri Muhammad Tito Karnavian menyempatkan diri melakukan ziarah kubur, di makam Cut Nyak Dhien yang berlokasi di Gunung Puyuh.

Dalam kunjungan itu, Tito Karnavian didampingi Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal ZA, yang kebetulan juga putra asli Aceh.

"Terawatnya makam Cut Nyak Dhien memberikan kesan tersendiri pada keluhuran budi masyarakat Sunda khususnya di Kabupaten Sumedang.

Seraya mengirim surah Al Fatihah dan membaca kalimat thayyibah, doa dipanjatkan semoga almarhumah ditempatkan ditempat yang paling mulia disisi-Nya. 

"Serta menjadi pengingat kepada generasi penerus bahwa Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya," kata Safrizal.

Mendagri didampingi Safrizal berada di Sumedang meninjau pembentukan Mal Pelayanan Publik.

Mal Pelayanan Publik ini untuk mengintegrasikan pelayanan yang diberikan kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD serta swasta pada satu tempat.

Mal ini sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan keamanan dan kenyamanan publik telah digariskan oleh Presiden Joko Widodo melalui diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 89 Tajun 2021 tentang Mal Pelayanan Publik.

Mal pelayanan publik atau disingkat MPP sendiri dibentuk oleh Pemerintah Daerah setempat. Mal MPP ini terdiri dari pelayanan langsung, pelayanan mandiri, pelayanan bergerak dan pelayanan elektronik.

Kabupaten Sumedang menjadi salah satu di antara 74 daerah lainnya yang MPPnya telah diresmikan dan beroperasi diseluruh Indonesia. Kunjungan Kerja Spesifik Menteri Dalam Negeri, M. Tito Karnavian ke Sumedang Jawa Barat, didampingi Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal ZA.

Mereka disambut oleh Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, beserta segenap jajaran di Induk Pusat Pemerintahan Sumedang.

"Sejalan dengan arahan Bapak Mendagri.

Bahwa sesuai tugas fungsi Direktorat Jenderal Bina Adminiatrasi Kewilayahan akan terus memberikan asistensi dan fasilitasi untuk membentuk MPP.

"Terlebih telah 114 Pemerintah Daerah yang tercatat memiliki komitmen untuk membentuk MPP termasuk 74 yang sudah diresmikan," kata Safrizal.

MPP sendiri dijalankan dengan empat strategi utama yaitu inventarusasi data berdasarkan kewilayahan, pembentukan struktur kelembagaan MPP, Pemenuhan Standar Kompetensi dan pemberian tunjangan khusus/insentif pada penyelenggara PTSP.

"Setidaknya ada tiga peran penting dan strategis dari keberadaan MPP yaitu menjadi _entry point_ investasi daerah, sebagai katalisator peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menjadi ujung tombak penerapan zona bebas korupsi dan percepatan kinerja pemda", tegas Safrizal [tribunnews.com].