DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ancaman berita bohong (hoaks) di tahun pemilu diprediksi akan terjadi kembali bahkan lebih masif dari pemilu sebelumnya. Politisi Partai Gerindra Wihadi Wiyanto mengatakan partainya sejak awal sudah berkomitmen dalam memerangi hoaks jelang Pemilu 2024 dan menangkal perpecahan yang terjadi pada 2014 dan 2019. 

"Pak Prabowo pada saat 23 Mei di Yogya pertemuan dengan Wiranto dan kader kita sudah menyatakan jangan tegang-tegangan di Pemilu 2024 ini, jangan terprovokasi dan adu domba itu sudah disampaikan jauh hari," ujarnya, Sabtu (29/7/2023). 

Menurutnya publik sangat sensitif dengan berbagai informasi yang bisa mematik perpecahan. Hal tersebut disebabkan publik yang lebih lebih percaya media sosial dibandingkan media arus utama. Padahal media arus utama bisa membendung peredaran hoaks dengan informasi yang terpercaya dengan kaidah jurnalistik.

"Jadi ini perlu ada satu pengawasan terhadap medsos. Undang-undangnya sudah jelas ITE cuma medsos ini tidak terbendung. Jadi saya kira kita semua juga untuk menahan diri tidak melakukan kampanye gelap tapi kita adu visi dan misi adu bagaimana memajukan negara ini," paparnya.

Dia pun mengapresiasi upaya Kemenkominfo dalam menangkal hoaks. Salah satunya memanggil salah satu platform media sosial TikTok untuk memastikan konteks tanpa hoaks. 

Di saat yang sama Biro Humas Kemenkominfo Taufiq Hidayat menerangkan banyak yang sudah dilakukan pihaknya untuk mengurangi hoakas, tapi upaya itu tidak dibarengi dengan berkurangnya hoaks secara signifikan.

"Yang menarik tidak pernah berkurang jika diperkirakan bisa jadi akan ada tiga kali lipat dan berbarengan," ungkapnya. 

Secara umum ekspektasi terbesar menyoal literasi digital menangkal berita bohong yang paling tinggi yakni Kemenkominfo kemudian Polri. Namun dengan sumber daya yang ada pemerintah tidak bisa bekerja sendiri apalagi presiden Joko Widodo sudah meminta untuk menyebarkan narasi pemilu damai. 

"Kami fokus pada kolaborasi melibatkan TNI polri termasuk dari parpol bahkan kita sudah pendekatan dengan KPU dan MoU soal kampanye dan antisipasi berita hoaks ini," kata dia.

Dari pengalaman sebelumnya eskalasi konten hoaks yang ada di media sosial dan website meningkat dua kali lipat jelang pemilu, pilkada dan pemilihan legislatif. Hampir semua orang menjadi publisher yang meneruskan informasi ke berbagai platform media sosial dan paling tinggi yakni Facebook, pesan singkat Whatsapp dan Telegram.

"Yang jelas eskalasi konten hoaks yang ada di medsos dan web ada media online yang abal-abal yang tidak dikelola secara profesional peningkatan meningkat dua kali lipat jelang pemilu dan pilkada dan legislatif," imbuhnya. 

Berdasarkan data Kemenkominfo hingga Juni 2023 hoaks politik ditemukan 1.392 konten hoaks yang disebarkan di platform yang sama. Kondisi kemudian membuat Kemenkominfo bekerja sama dengan media sosial Meta untuk mengatur penyebaran informasi bohong tersebut.

"Pengaturannya meta dan kominfo kerja sama forwardnya itu tidak bisa lebih dari tiga kali. Di level hulu ada upaya bangun literasi digital," tukasnya.