Konpres P3M dan Rumah Kebangsaan terkait 41 Masjid yang terindikasi paham radikal (Foto: Fahrian Saleh/kumparan)

Jakarta - Sebanyak 41 dari 100 masjid kantor pemerintahan di Jakarta terindikasi paham radikal. Hasil ini didapat dari penelitian Lembaga Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) dan Rumah Kebangsaan.

"Dari hasil survei, menunjukkan angka yang mengejutkan. Dari 100 masjid, 41 masjid terindikasi paham radikal," ujar Agus Muhammad, selaku koordinator penelitian, di kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Ahad, 8 Juli 2018.

Agus menjelaskan, penelitian ini dilakukan pada sejumlah masjid di kementerian sebanyak 35 masjid, di BUMN 37 masjid, dan di lembaga negara sebanyak 28 masjid. Penelitian dilakukan pada 29 September-21 Oktober 2017, dengan merekam secara audio dan video khotbah Jumat selama periode tersebut.

Hasilnya, Agus melanjutkan, 41 masjid yang terindikasi radikal terdiri atas 21 masjid di BUMN, 12 masjid di kementerian, dan 8 masjid di lembaga negara.

Agus mengatakan, dalam penelitian ini, paham radikal yang dimaksud adalah paham yang menganggap satu kelompok paling benar dan kelompok lain salah, mudah mengkafirkan orang lain, berpaham intoleransi, cenderung memaksakan keyakinan pada orang lain, dan menganggap demokrasi produk kafir serta membolehkan segala cara atas nama negara.

Selain itu, Agus melanjutkan, dalam penelitian ini, terindikasi radikalisme tersebut dibagi dalam tiga kategori. Kategori rendah artinya secara umum cukup moderat tapi berpotensi radikal. Lalu kategori sedang, yaitu tingkat radikalisme cenderung tinggi. Sedangkan kategori tinggi artinya adanya provokasi untuk melakukan tindakan intoleran.

Agus menambahkan, dari 41 masjid yang terindikasi radikal, 17 masjid berada dalam kategori tinggi, 17 di kategori sedang, dan 7 masjid di kategori rendah.

Agus menilai hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masjid yang dikelola oleh pemerintahan masih rentan oleh terindikasi oleh paham radikalisme. "Ini berarti belum ada pengawasan dan pengelolaan yang serius oleh pemerintah untuk mengawasi seruan agama yang disampaikan di masjid-masjid pemerintahan," ujarnya. (tempo.co)