DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengatakan langkah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang mengungkapkan ada upaya kudeta atau pengambilalihan kekuasaan di partai ke muka umum sudah tepat.

Pasalnya, menurut Ujang dengan tidak mempublikasi adanya gerakan kudeta baik dari internal maupun eksternal partai, justru dapat dipastikan pengambilalihan Demokrat secara paksa bakal menjadi nyata pada Februari ini.

"Karena jika tak diungkap ke publik dan jika publik tak tahu, bisa jadi bulan ini kudeta (Partai Demokrat) itu sudah terjadi. Namun karena sudah diungkap ke publik maka publik pun turut peduli dan mengawasi terkait soal akan ada kudeta di Demokrat tersebut," kata Ujang kepada Suara.com, Selasa (2/2/2021).

Ujang kemudian membandingkan dengan Partai Berkarya yang mengalami upaya serupa dengan Partai Demokrat. Dimana salah satu faktor Partai Berkarya kini tidak lagi dipenggawai Tommy Soeharto menurut Ujang ialah karena upaya kudeta di partai tersebut yang tidak mencuat, semisal halnya di Demokrat.

"Saya bandingkan dengan Partai Berkarya. Kudeta Partai Berkarya itu karena tak mencuat ke publik. Akhirnya tahu-tahu ada kudeta," kata Ujang.

"Hal yang bagus saja jika AHY sudah berkirim surat ke presiden untuk klarifikasi. Dan agar presiden menginggatkan anak buahnya yang dianggap dan diduga akan mengkudeta," tandas Ujang.

Untuk diketahui, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa.

AHY berujar gerakan terdebut mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat. Berdasarkan informasi yang diperoleh, AHY menyebut gerakan take over Partai Demokrat juga melibatkan lingkaran sekitar Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo. Lebih lanjut, gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo," tutur AHY dalan keterangannya usai rapat pimpinan, Senin (1/2/2021).

Namun untuk mengkonfirmasi informasi tersebut, AHY mengaku telah mengirimkan surat secara resmi kepada Jokowi. Surat yang dikirimkan tersebut bertujuan untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari Jokowi terkait kebenaran informasi keterlibatan gerakan di lingkaran kekuasaan.

Sementara itu berdasarkan informasi lain yang diterima AHY sekitar 10 hari lalu dari internal Partai Demokrat, diketahui ternyata gerakan dan manuver politik merebut partai tersebut juga melibatkan segelintir kader dan mantan kader Partai Demokrat.

Internal kader dan mantan kader itu kemudian juga melibatkan pihak luar atau eksternal partai. AHY mengatakan gerakan take over dilakukan secara sistematis.

"Gabungan dari pelaku gerakan ini ada 5 (lima) orang; terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu," kata AHY. (suara.com)