DIALEKSIS.COM | Jakarta - Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengingatkan Presiden harus berlaku adil kepada semua peserta pemilu. Hal itu menanggapi pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menagih janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memenangkan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. 

Titi menjelaskan seorang warga negara yang sedang menjabat sebagai Presiden dimungkinkan melakukan aktivitas politik terkait pilpres. Pasal 281 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, misalnya mengatur kampanye pemilu yang mengikutsertakan presiden dan wakil presiden mesti dilakukan dengan ketentuan tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, serta menjalani cuti di luar tanggungan negara.

"Artinya dalam kapasitas jabatannya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, seorang presiden harus berlaku adil dan setara kepada semua peaerta pemilu. Tidak bertindak menguntungkan ataupun merugikan peserta pemilu manapun. Rakyat harus memiliki keyakinan bahwa tidak akan ada penyalahgunaan atau penyelewengan yang akan dilakukan presiden demi pemenangan salah satu kelompok politik tertentu," jelas Titi, Minggu (6/8/2023).

Presiden dituntut harus mampu proporsional dan profesional menyelaraskan peran politik dan hukumnya. Sebagai individu yang politik praktis dengan jabatan yang menghendaki sikap kenegarawanan untuk mampu melayani seluruh kelompok politik secara setara dan memastikan pelaksanaan pemilu yang bebas dan adil.

"Impresi itulah yang harus dijaga terkait keberadaan seorang presiden dalam penyelenggaraan pemilu," tegas dia.