DIALEKSIS. COM | Jakarta - Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Kepri, Bahtiar Baharudin melakukan lobi ke Kedutaan Besar (Dubes) Malaysia di Jakarta, Senin (2/10/2020). Kepada Dubes Malaysia, Datuk Zainal Abu Bakar, Bahtiar meminta diskresi supaya akses perbatasan antara Malaysia dengan Provinsi Kepri segera dibuka. 

“Provinsi Kepri berbatasan dengan Malaysia dan Singapura, disebabkan pandemi Covid-19 hubungan sosial dan budaya negara menjadi terganggu,” ujar Bahtiar Baharuddin. 

Dijelaskannya, tugasnya sebagai Pjs Gubernur adalah menyampaikan aspirasi masyarakat Provinsi Kepri. Karena antara Provinsi Kepri dengan Malaysia masih serumpun dan masyarakatnya memiliki hubungan kekerabatan pertalian darah. Namun karena ditutupnya akses antar negara, menyebabkan hubungan keluarga menjadi terkendala. Pihaknya menyampaikan apresiatif ke Kementerian Luar Negeri (Kemenlun) yang sudah memfasilitasi pertemuan hari ini (senin, 2 November 2020) di Jakarta.

“Bagaimana kedepannya perlu perhatian dari Pemerintah Negara Malaysia, karena pandemi ini menyebabkan sosial budaya menjadi terputus,” jelasnya. Kepulauan Riau Indonesia, Johor Malaysia dan Singapura adalah satu kawasan yang tersambung berbatasan langsung dan saling interaksi secara ekonomi, sosial dan budaya. Hanya beda pulau dan beda negara. Ibaratnya seperi depok wilayah Prov Jabar, Tangerang Selatw Wilayah Prov Banten dan Jaksel Wilayah Prov DKI. Ketiga daerah tersebut akan sangat bermasalah jika ditutup aksesnya. Bedanya ini adalah pulau-pulau yang didiami penduduk dengan negara yang berbeda.

Pejabat aktif sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut memaparkan, banyak masyarakat Kepri yang memiliki keluarga di Johor Bahru, Malaysia. Adapun kebiasaannya, pergi pagi pulang sore. Begitu juga bagi masyarakat yang berobat, bekerja di tangjung pinang dan sekolah ke Johor Bahru, yang biasanya bisa pergi pagi pulang sore. Sebagai contoh melalui pelabuhan Sri Bintang Pura Kota Tanjung Pinang Kepri biasanya rata-rata 1.500 sd 2.000 orang tiap hari lalu lalang ke Johor Bahru, dari pelabuhan lain juga sangat banyak. Hubungan interaksi antar masyarakat antar pulau tersebut sudah berlangsung sejak ratusan tahun lalu. Kerajaan Johor jaman dahulu di pimpin Sultan disebut Yang di Pertuan Besar (semacam Presiden, konteks) sedangkan Yang Dipertuan Muda (semacam Perdana Menteri, dalam konteks sekarang bekedudukan di Istana Kota Piring di Hulu Sungai Cerang dan Istana di Pulau Penyengat, mulai dari Yang DiPertuan Muda Pertama Daeng Marewa 1721-1728, Yang Dipertuan Muda II Daeng Chelak 1728 - 1745, Yang Dipertuan Muda III Daeng Kamboja 1745 - 1777, Yang Dipertuan Muda IV Raja Haji Fisabilillah, Yang Dipertuan Muda V Raja Ali Haji dan seterusnya. Jadi hubungan sosial budaya tersebut berlangsung berabad-abag yang lalu. Namun sudah delapan bulan ini, kebiasaan-kebiasaan seakan berhenti dan hilang. Artinya bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi interaksi sosial budaya juga menjadi sangat terganggu. Kerinduan masyarakat kepulauan riau dan masyarakat Johot Bahru pasti sangat tinggi.

“Maka dari itu, kepada Pak Dubes Malaysia, Datuk Zainal Abu Bakar kami sampaikan aspirasi masyarakat Kepulauan Riai. Kita berharap ada diskresi atau pengecualiaan untuk membuka daerah perbatasan (Malaysia-Kepri), tentunya dengan protokol kesehatan Covid-19 yang disepakati,” harap Bahtiar.

Menyikapi harapan tersebut, Bahtiar mengundang khusus Dubes Malaysia di Indonesia dan Pejabat Kemenlu RI untuk bertandang ke Provinsi Kepri beberapa waktu kedepan. Sehingga bisa melihat langsung situasi Provinsi Kepri saat ini. Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih, karena sudah mendapatkan respon yang sangat baik dari pihak Dubes Malaysia. 

“Apabila diperlukan bisa turun bersama dengan Satgas Covid-19 tingkat pusat ke Kepri. Sehingga bisa mendengarkan aspirasi masyarakat Kepri secara langsung,” tutup Bahtiar. 

Direktur Asia Tenggara, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Deni Abdi mengatakan, selama ini hubungan bilateral kedua negara (Indonesia-Malaysia) diwakil oleh Kemenlu. Wilayah yang berdekatan dengan satu sama lain adalah Provinsi Kepri dan Johor Bahru. Maka dari itu, pihaknya mengajak Dubes Malaysia untuk mendengarkan aspirasi dari Pemerintah Provinsi Kepri. 

“Kita bersilaturahmi untuk saling bertukar pikiran, karena memang Provinsi Kepri berbatasan dengan Johor Bahru, Malaysia,” ujar Deni menambahkan. 

Sementara itu, Dubes Malaysia untuk Indonesia, Datuk Zainal Abu Bakar menyampaikan aspresiasi ke Pjs Gubernur Kepri yang sudah menyampaikan aspirasi masyarakat Kepri. Baginya ini satu maklumat atau informasi yang sangat baik. Yakni, bagaimana untuk merapatkan hubungan Provinsi Kepri dengan Malaysia. 

“Bagaimana kita mengatasi masalah covid-19, tetapi juga memenuhi kebutuhan dan kepentingan rakyat kedua negara. Dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 juga dirasakan Provinsi di Malaysia (Johor Bahru) dan Provinsi Kepri,” ujarnya. 

Menurutnya, perlu kebersamaan untuk mengambil langkah-langkah dalam mengatasi masalah ini. Merespon permohonan Pjs Gubernur Kepri, ia dan rekan-rekan kedutaan akan melihat sendiri situasi di Kepri untuk berbincang dengan pihak-pihak tertentu. 

“Kita berharap dapat membawa solusi-solusi tertentu. Sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat dipenuhi, dan penyebaran Covid-19 sama-sama bisa kita atasi dan kendalikan,.tegas pak Dubs”. Kegiatan Coffee Morning bersama Dubes Malaysia Datuk Zainal Abidin Bakar, Direktur Asia Tenggara Kemenlu RI dihadiri juga Dirjen Administrasi Kewilayahan Kemendagri Dr. Zafrizal yang juga merupakan Wakil Satgas Covid-19 tingkat Pusat adalah langkah taktis dan strategik yang dilakukan oleh Pjs Gubernur Kepulauan Riau Bahtiar Baharuddin patut di dukung dlsemua pihak, yang melakukan inovasi dan mencari solusi untuk mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat Kepri akibat Pandemi Covid-19.