DIALEKSIS.COM | Jakarta - Tim di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri berencana memanggil Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti untuk dimintai keterangan ihwal dugaan kebocoran data 279 juta warga yang dijual di forum peretas Raid Forums.

Kepala Bareskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengatakan Ali Ghufron akan dipanggil pada Senin (24/5) pekan depan.

"Dirut BPJS Kesehatan akan dipanggil untuk klarifikasi," kata Agus dalam pernyataan tertulis, Jumat (21/5).

Agus meyakinkan, Bareskrim Polri serius menangani kasus yang menjadi perhatian publik tersebut. Hal ini menurut dia ditunjukkan melalui pembentukan tim khusus di bawah Direktorat Tindak Pidana Siber untuk mengusut perkara hingga tuntas.

"Sedang dipersiapkan mindik [administrasi penyidikan] untuk legalitas pelaksanaan anggota di lapangan. Saat ini dari Kominfo, Kependudukan dan BPJS sedang mendalami hal kebocoran tersebut," ucap Agus.

Sementara Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Slamet Uliandi mengatakan pemanggilan tersebut merupakan langkah awal. Salah satu yang akan diklarifikasi pada pemeriksaan pekan depan adalah soal pihak yang mengoperasikan data di BPJS Kesehatan.

"Digital Forensik juga akan dilakukan," tambah Slamet.

Sebelumnya data 279 juta penduduk Indonesia diduga bocor dan dijual di forum peretas Raid Forums pada 12 Mei 2021.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, data itu diunggah oleh akun bernama kotz. Dalam deskripsinya, data yang dimilikinya itu terdiri dari nama lengkap, KTP, nomor telepon, email, NID, dan alamat.

Akun itu juga memberikan 1 juta data sampel secara gratis untuk diuji dari 279 juta data yang tersedia. Bahkan, akun itu menyebut ada 20 juta data foto pribadi di dalam data yang dimilikinya itu.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengklaim telah mengajukan pemblokiran terhadap dua dari tiga situs untuk mengunduh satu juta dari 279 juta data penduduk Indonesia yang bocor dan dijual Raid Forums.

Jumlah 279 juta data yang ramai diperbincangan, Kominfo menemukan kurang dari 1 juta data dari BPJS Kesehatan yang bocor.

Bukan hanya proses hukum, kasus ini juga mengundang perhatian anggota parlemen.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay mengusulkan agar komisinya segera memanggil jajaran direksi BPJS Kesehatan untuk menjelaskan duduk perkara dugaan kebocoran data 279 juta penduduk Indonesia.

Ia mengaku terkejut mendengar kabar dugaan kebocoran data tersebut. Menurutnya, BPJS Kesehatan semestinya mampu menjaga kerahasiaan data itu agar tidak sampai bocor.

"Kami akan mengusulkan agar BPJS Kesehatan memberikan keterangan secara khusus pada Komisi IX DPR terkait dugaan kebocoran data tersebut," kata Saleh kepada wartawan di Kantor Sekretariat DPP PAN, Jakarta Selatan pada Jumat (21/5).

Saleh pun menerangkan, penjelasan BPJS Kesehatan soal dugaan kebocoran data tersebut penting guna merinci beberapa poin mulai dari penyebab kebocoran data tersebut terjadi, dampak dari kebocoran terhadap pelayanan, serta ancaman bahaya dari kebocoran dara itu.

"Kenapa ini penting ditanya karena data peserta BPJS sudah hampir 210 juta warga negara kita yang terdaftar. Kalau semua data bocor ke orang maka berbahaya," jelas dia.

Terkait dugaan kebocoran ratusan juta data tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memastikan data Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terdapat di dalam 279 daya yang diduga bocor dan diperjualbelikan itu.

Juru bicara Kominfo Dedy Permadi mengatakan temuan itu berasal dari analisa yang dilakukan terhadap satu juta sampel data yang dibagikan secara gratis oleh akun bernama Kotz.

Dedy menyampaikan ada 100.002 data penduduk Indonesia yang telah terkonfirmasi dari satu juta data itu.

"Bahwa 100.002 data pribadi ini diduga kuat berasal dari data BPJS Kesehatan," ujar Dedy di Gedung Kominfo, Jakarta, Jumat (21/5).

Dedy menyampaikan dugaan kuat bahwa data itu milik BPJS berasal dari sejumlah data yang dibocorkan, yakni nomor kartu peserta BPJS, kode kantor BPJS, data keluarga, tanggungan jaminan kesehatan, hingga status pembayaran jaminan.

Namun begitu dari total kebocoran 279 juta data yang ramai belakangan tersebut, merupakan gabungan dari peretas lain, bukan sepenuhnya data milik BPJS Kesehatan.[CNN Indonesia]