DIALEKSIS.COM |Jakarta - Rencana vaksin berbayar akhirnya dibatalkan. Setelah sebelumnya menuai polemik dan rencana peluncurannya ditunda.

Memang pada 10 Juli lalu, pemerintah melakukan soft launching vaksinasi gotong royong individu selama dua hari. Rencana vaksinasi berbayar ini karena banyaknya permintaan dari masyarakat.

Rencana tersebut menuai polemik, berbagai kalangan ramai menolak rencana vaksinasi berbayar tersebut. Meskipun tujuan utama pemerintah adalah mempercepat herd immunity masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional bisa berjalan lebih cepat.

Dalam sosialisasi (10/7) Wakil Menteri BUMN Pahala Mansury menyebut jika rencana ini merupakan komitmen untuk kolaborasi dan bersinergi untuk percepatan vaksinasi nasional. Kemudian saat itu ditetapkan juga ada 8 klinik individu yang siap memberikan pelayanan vaksinasi berbayar ini.

Namun 2 hari kemudian rencana vaksin berbayar ini ditunda hingga waktu pemberitahuan selanjutnya. Pihak Kimia Farma menyebut alasan penundaan karena antusiasme masyarakat dan banyaknya pertanyaan yang masuk.

"Besarnya animo serta banyaknya pertanyaan yang masuk membuat manajemen memutuskan untuk memperpanjang masa sosialisasi vaksinasi gotong royong individu serta pengaturan pendaftaran calon peserta," kata Sekretaris Perusahaan Kimia farma Ganti Winarno Putro.

Tapi dalam polling yang dibuat detikcom, mayoritas pembaca mengaku setuju dengan rencana vaksinasi berbayar tersebut. Hal ini agar jatah vaksin gratis bisa diberikan ke masyarakat yang tidak mampu.

Untuk kalangan atas bisa membeli vaksin sehingga percepatan herd immunity bisa terjadi.

Namun hari ini Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan tegas untuk membatalkan vaksin berbayar.

"Setelah mendapatkan masukan dan juga respon dari masyarakat, presiden telah memberikan arahan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut," kata dia dalam keterangan pers, Jumat (16/7/2021).

Dia mengatakan semua vaksinasi di Indonesia akan diberikan melalui mekanisme gratis seperti yang disampaikan oleh Presiden Jokowi sebelumnya. Kemudian untuk vaksin Gotong Royong, perusahaan akan tetap membayar untuk seluruh karyawan yang ada.[Detik]