DIALEKSIS.COM | Jakarta -Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta semua pihak tidak menganggap remeh isu perubahan iklim. Persoalan ini nyata dan bahkan sudah mulai terasa di berbagai belahan dunia.

"Sebelum 2045 kita akan menghadapi 2030 climate change yang menghasilkan Paris Agreement, semua negara melakukan komitmen untuk mengurangi CO2 karena dunia ini sudah menghangat," ungkap Sri Mulyani dalam webinar, Rabu (4/8/2021).

"Banjir yang tidak pernah terjadi, terjadi. Di Jerman sampai terjadi banyak sekali korban. Kebakaran hutan, kekeringan, ada juga turunnya es atau salju di berbagai daerah yang belum menghadapi ini jadi climate change is real karena dunia sudah menghangat di atas 1%. Kita menghindari untuk menghangat," tegasnya.

Masing-masing negara memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengantisipasi perubahan iklim, termasuk Indonesia. Hanya saja, sebagai negara berkembang, Indonesia tetap harus mendorong perekonomian demi mengubah nasib kemiskinan yang masih tinggi.

"Kita memperjuangkan hak negara emerging untuk memperbaiki kemakmuran tanpa terbebani tidak adil. Take and give jadi penting. Komitmen climate change tanpa pendanaan tidak akan bisa dijalankan. Kita akan terus mengakselerasi untuk climate change maupun dalam forum global yang lain," papar Sri Mulyani.

Kebutuhan Indonesia untuk mengatasi hal tersebut cukup besar, yaitu sekitar Rp 3.700 triliun sampai 2030 mendatang.

"Bagaimana kita bisa mendesain policy sehingga kerja sama bisa menerjemahkan sehingga financing gap bisa dipenuhi DNA komitmen climate change bisa dicapai. Kalau kita mau menurunkan CO2 40% maka kebutuhan US$ 479 billion. Jadi ini tantangan bagaimana policy kita bisa menghasilkan platform kerja sama yang kredibel," pungkasnya.[CNBC Indonesia]