DIALEKSIS.COM | Jakarta - Setiap tahun, pemerintah menarik utang yang jumlahnya lebih dari dua kali lipat defisit anggaran. Untuk apa utang sebanyak itu? Bukankah utang ini menyimpan beban bunga?

Dalam lima tahun terakhir, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan, rata-rata penarikan utang baru setiap tahun mencapai 249 persen dari defisit anggaran.

Tahun 2020 lalu misalnya, defisit anggaran hanya Rp948 triliun, tapi utang baru yang disedot ke kas negara mencapai Rp1.686 triliun. Dengan demikian, antara utang yang ditarik dengan defisit anggaran ada kelebihan Rp738 triliun.

Ini tentu jumlah yang tak sedikit dan tentu saja, akan menjadi kewajiban di kemudian hari, misalnya dalam bentuk beban pembayaran bunga.

Kemana kelebihan itu kemudian mengalir. LKPP mengungkap, untuk tahun 2020, sekitar 33 persen atau Rp246 triliun tercatat sebagai "kelebihan anggaran". Catatan tersebut dikenal dengan SiLPA atau sisa lebih pembiayaan anggaran tahun tertentu.

Sisanya, sebanyak 27 persen atau Rp457 triliun digunakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang diperoleh dari dalam maupun luar negeri. Dari utang itu pula defisit anggaran dibiayai.

Apakah karena tahun lalu ada krisis akibat pandemi sehingga pemerintah memerlukan "bumper" penarikan utang yang lebih besar?

Boleh jadi. Namun, penarikan utang yang berlebihan ini juga terjadi pada tahun-tahun sebelum pandemi. Pada 2019 misalnya, jumlah utang yang ditarik mencapai 287 persen dari defisit anggaran. Bahkan, pada 2018 mencapai 319 persen.

Akibatnya, jumlah sisa anggaran yang tak terpakai, sangat tambun. Pada 2020, dengan SiLPA mencapai Rp246 triliun, berarti ada kenaikan 360 persen dari tahun sebelumnya.

Jangan lupa, dana sisa tersebut, muncul berkat penarikan utang yang bunganya harus dibayar. Ini seperti ikhtiar menutup lubang dengan terus menggali lubang yang lebih besar.[Lokadata]