Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menurut kabar telah menyetujui pengangkatan M Nasir Syamaun sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh definitif. [Foto: Waspada.id]
DIALEKSIS.COM | Aceh - Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M. Nasir mendapat sorotan luas media lokal dan nasional sebagai sosok sentral dalam respons bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah kabupaten provinsi ini. Laporan monitoring media digital yang merekam pemberitaan sepanjang 27 November - 23 Desember 2025 mencatat lonjakan pemberitaan setiap kali Nasir memimpin rapat koordinasi atau melakukan kunjungan lapangan, sekaligus menempatkannya sebagai figura kunci dalam percepatan bantuan dan pemulihan.
Tim pemantau menyorot beberapa momen penting: pada 9 Desember 2025 Nasir memimpin rapat koordinasi di Posko Tanggap Darurat Banda Aceh yang melibatkan pemerintah pusat, BNPB, BASARNAS, LSM, dan relawan; dua hari kemudian, 11 Desember, ia meninjau kerusakan jalan lintas Aceh Utara - Bener Meriah; dan pada 18 Desember Sekda menerima bantuan besar untuk pemulihan fasilitas keagamaan dari Kementerian Agama senilai Rp37,95 miliar. Laporan mencatat pula sejumlah serah terima logistik, termasuk kiriman 2 ton bantuan dari Kominfo.
Metodologi pemantauan yang dipakai melibatkan penarikan data dari media online utama Dialeksis.com dan Nukilan.id serta alat social listening untuk mengumpulkan berita dan postingan di rentang tanggal tersebut. Data mentah disusun dalam matriks, dikodekan menurut topik dan sentimen, lalu divisualisasikan menjadi grafik tren harian dan diagram distribusi sentimen. Hasilnya: mayoritas pemberitaan menampilkan nada netral hingga positif terhadap peran Nasir, khususnya terkait koordinasi lintas aktor dan distribusi bantuan.
Dalam berbagai kesempatan Nasir menegaskan prioritas akses logistik dan percepatan pemulihan infrastruktur. Saat meninjau Aceh Utara, ia dikutip menyatakan, “Dengan koordinasi yang kuat, insyaallah penanggulangan bencana ini dapat berjalan lancar.” Pernyataan serupa kerap tampil dalam rilis resmi pemerintah provinsi yang didokumentasikan dalam pemantauan.
Selain peran birokratisnya sebagai Sekda dan Ketua Posko Tanggap Bencana, laporan juga menyorot peran sosial Nasir sebagai Ketua Kagama Aceh. Jejaring alumni dan organisasi kemasyarakatan yang dimobilisasi termasuk relawan Kagama dan inisiatif yayasan tercatat sebagai salah satu pilar yang memperkuat distribusi bantuan hingga ke daerah-daerah terpencil seperti Kutacane, Aceh Tenggara. Sumber media melaporkan inisiatif pembangunan hunian sementara oleh Yayasan Buddha Tzu Chi untuk 1.000 rumah korban sebagai bagian dari upaya pemulihan.
Pakar yang diwawancarai memberikan penilaian berimbang. Prof. Dr. Ir. Agussabti, M.Si., memuji kepemimpinan sigap dan kolaboratif Nasir yang dinilai konsisten dengan prinsip manajemen bencana terpadu. “Dalam situasi darurat seperti ini, peran Sekda sangat krusial,” ujarnya. Namun pengamat kebijakan publik Dr. Teuku Kemal Fasya memberi catatan penting: penanganan harus tetap fokus pada kemanusiaan dan transparansi, serta menghindari politisasi proses distribusi bantuan. Pernyataan kedua ini mengingatkan bahwa legitimasi operasi darurat membutuhkan akuntabilitas berkelanjutan.
Analisis laporan menempatkan pemberitaan tentang Nasir dalam kerangka teori komunikasi bencana: narasi yang menekankan solusi, koordinasi, dan kehadiran negara cenderung membangun kepercayaan publik. Monitoring juga menemukan bahwa lonjakan pemberitaan bertepatan dengan aksi lapangan menunjukkan hubungan erat antara visibility pemimpin dan persepsi efektivitas respons. Namun laporan mengingatkan pula bahwa frekuensi sebutan di media tidak selalu menggambarkan keseluruhan kompleksitas lapangan sebagian kebutuhan dan kendala operasional mungkin kurang terekspos di ruang publik.
Kesimpulannya, berdasarkan pemantauan media digital periode 27 November - 23 Desember 2025, M. Nasir tampil dominan sebagai koordinator penanggulangan bencana di Aceh, dirinya aktif memimpin rapat, turun lapangan, dan memfasilitasi penyaluran bantuan lintas aktor. Namun, penilaian jangka menengah terhadap efektivitas kebijakan pemulihan akan bergantung pada transparansi penyaluran bantuan, keberlanjutan program hunian, dan sejauh mana proses tetap berfokus pada pemenuhan kebutuhan korban. Laporan monitoring menutup rekomendasi agar dokumentasi lapangan dan pelibatan masyarakat tetap diperdalam untuk memastikan akuntabilitas dan mitigasi risiko ke depan.
Laporan ini diolah dari “Hasil Monitoring Media Digital: Peran Sekda Aceh M. Nasir” oleh Jaringan Survei Inisiatif dan sumber media terkait. Ke depan, ujian sesungguhnya dari kerja-kerja penanggulangan bencana ini bukan semata pada intensitas rapat atau ramainya liputan media, melainkan pada hasil konkret yang dirasakan penyintas.
Kecepatan pemulihan infrastruktur, kepastian hunian layak, serta transparansi distribusi bantuan akan menjadi tolok ukur utama. Dalam konteks itu, peran Sekda Aceh sebagai pengendali birokrasi dan simpul koordinasi lintas aktor dituntut terus dijaga agar respons darurat tak berhenti sebagai peristiwa, melainkan berlanjut menjadi pemulihan yang adil dan berkelanjutan bagi warga terdampak.[arn]
Sebelumnya
