Foto: NetDari OTT Bea Cukai hingga Pola Lama yang Terus Berulang
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Rizal, pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan, kembali membuka tabir persoalan integritas di institusi pengelola keuangan negara.
Rizal diamankan KPK di wilayah Lampung, hanya sepekan setelah dilantik sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat. Ia dilantik oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 28 Januari 2026. Sebelumnya, Rizal menjabat Direktur Penindakan dan Penyidikan (P2) DJBC, jabatan strategis yang mengurusi penindakan pelanggaran kepabeanan dan cukai.
Penangkapan ini menjadi sorotan karena terjadi di tengah upaya Kementerian Keuangan memperkuat reformasi birokrasi dan pengawasan internal. Namun, berdasarkan penelusuran jejak digital redaksi Dialeksis, kasus Rizal bukanlah peristiwa tunggal, melainkan bagian dari pola berulang yang telah lama membayangi Kementerian Keuangan.
Jejak digital pemberitaan, arsip penegak hukum, dan catatan kasus sebelumnya menunjukkan bahwa unit-unit strategis di Kementerian Keuangan terutama Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kerap menjadi locus perkara korupsi.
Modus yang berulang antara lain; suap pengurusan pajak dan restitusi, gratifikasi terkait impor dan ekspor, dan serta penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat yang memiliki diskresi tinggi.
Kasus yang menjerat Rizal memperlihatkan ironi promosi jabatan. Alih-alih menjadi bentuk kepercayaan negara, pelantikan justru berujung pada penindakan hukum dalam hitungan hari.
Penelusuran Dialeksis mencatat sejumlah pejabat Kementerian Keuangan yang sebelumnya berhadapan dengan hukum. Salah satu yang paling menonjol adalah Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak, yang ditetapkan tersangka dalam perkara gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Kasus ini membuka praktik penyamaran kekayaan dan gaya hidup mewah aparat pajak.
Lebih jauh ke belakang, publik juga mengenal Gayus Halomoan Tambunan, pegawai pajak yang menjadi simbol mafia pajak nasional. Meski kasusnya terjadi lebih dari satu dekade lalu, namanya tetap relevan sebagai pengingat rapuhnya pengawasan internal.
Pada 2026 ini, selain Rizal, KPK juga mengamankan Mulyono, Kepala KPP Madya Banjarmasin, dalam OTT terkait dugaan suap pengurusan pajak. Sejumlah pihak swasta dan pejabat lain turut diperiksa dalam rangkaian OTT Bea Cukai.
Tabulasi Kasus Hukum di Lingkungan Kementerian Keuangan
Kasus-kasus ini memperlihatkan bahwa reformasi struktural belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan integritas. Rotasi jabatan, promosi cepat, dan kewenangan besar tanpa pengawasan ketat justru membuka celah penyimpangan.
KPK menegaskan penindakan akan terus dilakukan, termasuk terhadap pejabat yang baru dilantik. Di sisi lain, publik menanti langkah korektif dari Kementerian Keuangan untuk memperkuat sistem pencegahan, bukan sekadar reaksi setelah OTT terjadi.
Sebelumnya
